M Miftah Nugraha – Humas DPRD Kabupaten PPU
Penajam, helloborneo.com – Sejumlah tenaga honor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin (25/6) mendatangi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait pengalihan tugas dan fungsi Distamben yang dilimpahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.
Pengalihan tugas dan fungsi Distamben Kabupaten PPU menimbulkan keresahan para tenaga honor yang selama ini bertugas. “Kami mendapat informasi bahwa masa bekerja kami cuma sampai akhir tahun 2015 ini,” kata Nursanti Widiastuti, Koordinator Tenaga Honor Distamben Kabupaten PPU.
Ditambahkan Nur, para tenaga honor saat ini juga dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, 29 orang tenaga honor harus membagi rata honor yang mereka terima dengan 17 orang tenaga honor lain yang lebih dulu sudah tidak aktif atau memilih pilihan kedua yaitu “dirumahkan”.
Nur juga menjelaskan, tercatat ada 46 orang tenaga honor yang bekerja pada Distamben Kabupaten PPU itu. Sebanyak 15 orang tenaga honor di Bagian Pertambangan dan 2 orang lain di Bagian Kelistrikan telah lebih dulu diberhentikan.
Wakil ketua Komisi III DPRD Kabupaten PPU, Jon Kenedy, mengatakan tenaga honor ini wajib mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Dipindah tugaskan ke dinas lain menurut politisi Partai Demokrat itu menjadi solusi alternatif terbaik.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Jamaluddin, menilai pembagian rata jumlah honor, merupakan tindakan yang tidak bijak dan melanggar peraturan daerah (Perda) yang telah dibuat.
Besaran jumlah honor yang dituliskan dalam surat perjanjian kontrak juga menurut Jamal, besaran nilai yang wajib diterima pihak penyandang kontrak tanpa harus dikurangi ataupun ditambah. “Walaupun hal tersebut disepakati secara bersama, namun disisi lain, hal itu tidak dibenarkan karena melanggar Perda,” jelas Jamal.
Lebih lanjut DPRD Kabupaten PPU melalui Komisi III akan mencoba mempertemukan Sekretaris Daerah dan Kepala Distamben Kabupaten PPU terkait dengan nasib para tenaga honor tersebut, untuk mencari solusi terbaik permasalahan tersebut, dan rencananya pertemuan lanjutan akan dilaksanakan pada Rabu, (27/5). (adv/log)