Ketua Komsi I DPRD : Pemkab Jangan Keluarkan Rekomendasi PT WKP

Dika

 

Ketua Komsi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Fadliansyah (Bagus Purwa - Hello Borneo)

Ketua Komsi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Fadliansyah (Bagus Purwa – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Fadliansyah meminta pemerintah setempat, tidak mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin PT Waru Kaltim Plantations (WKP) yang akan habis izin hak guna usaha (HGU) September 2015, sebelum memenuhi kewajibannya menyiapkan kebun plasma 20 persen dari luasan lahan yang dikelola dan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

“Perusahaan kelapa sawit PT WKP wajib menyiapkan kebun plasma seluas 20 persen dari sekitar 5 ribu hektare total lahan yang dikelola dan diberikan secara gratis kepada masyarakat, kalau tidak menyiapkan plasma gratis pemerintah jangan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU PT WKP itu,” kata Fadliansyah, di Penajam, Kamis.

Menurutnya, HGU PT WKP di Kecamatan Waru akan habis September 2015 ini. Namun, perusahaan tersebut dinilai belum memnuhi plasma 20 persen dari luasan lahan perusahaan untuk masyarakat. Sehingga sebelum PT WKP menyediakan kebun plasma gratis, Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin PT WKP.

“Sebelum PT WKP tidak berkomitmen menyediakan kebun plasma 20 persen itu. Kami tekankan agar bupati tidak mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin,” tegas Fadliansyah.

Kebun plasma 20 persen yang diberikan secara gratis kepada masyarakat itu, lanjutnya, merupakan kewajiban perusahaan perkebunan untuk kepentingan masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga bagi perusahaan yang tidak memenuhi plasma 20 persen dari luasan lahan yang dikelola sebaiknya tidak dikeluarkan rekomendasi.

“Menyiapkan plasma gratis itu, sesuai dengan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Kenapa tidak lahan perusahaan itu pengelolaannya diserahkan kepada persahaan daerah (Perusda) sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masarakat Penajam Paser Utara, jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Fadliansyah mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan ke PT WKP, Komsi I menemukan fakta, selama ini pola plasma yang dikelola PT WKP menggunakan lahan masyarakat. PT WKP menerapkan sistem kebun plasma prematur artinya lahan milik warga ditanami sawit oleh perusahaan dan dikelola oleh warga.

“PT WKP menggunakan sekitar 120 hektare lahan masyarakat, bukan sebagian lahan yang dikelola oleh perusahaan tersebut sehingga masyarakat mengeluhkan program plasma yang dijalankan perusahaan itu karena tidak ada kejelasan,” jelasnya.

Namun sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013, tambah dia, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu wajib menyiapkan lahan kebun plasma seluas 20 persen dari luasan lahan yang dikelola dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. (adv/bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.