Subur- Humas Setkab Penajam Paser Utara
Presiden RI Joko Widodo usai memimpin Rakornas TPID daerah provinsi, kabupaten dam kota seluruh Indonesia (Subur – Hunas Setkab Penajam Paser Utara)
Penajam, helloborneo.com – Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mustaqim MZ menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2015 di Jakarta.
Presiden RI Joko Widodo, saat memimpin Rakornas tersebut mengingatkan para gubernur, bupati dan wali kota dengan pertumbuhna ekonomi mencapai lima persen tidak akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, jika tingkat inflasi mencapai dua persen.
“Masyarakat tidak akan mampu membeli barang, karena barang-barang yang ada akan terasa mahal. Kalau pertumbuhan ekonomi 5 persen, kemudian inflasi bisa ditekan di bawah 5,4 persen artinya masyarakat akan menikmati perbedaan antara inflasi dan angka pertumbuhan itu” jelasnya.
Joko Widodo meminta daerah-daerah yang berkontribusi tinggi terhadap inflasi harus berhati-hati, melihat faktor yang menyumbang atau mendorong terjadinya inflasi daerah. Namun, faktor terbesar penyebab inflasi masih berada pada komoditas pangan.
“Beras itu mempengaruhi hampir 4,02 persen. Daging ayam berpengaruh cukup besar berkisar 1,1 persen, daging sapi dan cabai merah serta bawang merah juga memberikan pengaruh terhadap inflasi,” ujar Presiden.
Untuk mengatasi terjadinya inflasi, lanjut Jokowi, seluruh kepala daerah harus mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar, untuk menyediakan persediaan komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat dipasaran.
“Saya kira semua provinsi, kabupaten/kota itu bisa menyediakan anggaran untuk operasi pasar. Untuk menekan harga komoditas pangan dengan menambah pasokan sehingga tidak kekurangan persediaan dipasaran,” katanya.
“Saat ini yang melakukan operasi pasar baru Bulog, tapi kalau provinsi dan kabupaten/kota juga ikut melakukan operasi pasar, saya kira inflasi akan bisa tekan serendah-rendahnya,” ujar Presiden Jokowi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyepakati bahwa inflasi harus dikendalikan. Karena inflasi dianggap terus menggerogoti penghasilan rakyat dan inflasi membuat pedagang tidak bisa menetapkan harga jual karena harga cenderung naik.
“Makanya perlu ada Rakornas, di dalam rapat koordinasi nasional tahun yang lalu sudah disepakati bahwa pengendalian inflasi masing-masing pemerintah daerah menjalankan 4 K, yaitu ketersediaan barang dan jasa, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” katanya.
“Kalau perlu melakukan kerja sama antar daerah dan melakukan kegiatan pengendalian harga yang wajar, tentu akan membuat inflasinya terkendali. TPID harus berupaya menjaga laju inflasi di Indonesia agar mencapai target sasaran, tapi masalah struktural selalu menghadang dalam penanganan inflasi itu,” jelas Agus Martowardojo.
Rakornas TPID 2015 yang diikuti seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia yang tergabung dalam TPID tersebut dilaksanakan di Green Sahid Jakarta, Rabu (27/5). (bp)
