AH Ari B
Penajam, helloborneo.com – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Fadliansyah mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan beberapa pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Mutasi harus segera dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa SKPD, kemarin bupati berjanji akan melakukan mutasi, tapi sampai pekan kedua Juni ini mutasi belum juga dilakukan,” kata Fadliansyah, di Penajam, Sabtu.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut dia, seharusnya tidak menunda pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) agar jabatan yang kosong segera terisi sehingga kinerja pemerintah dapat berjalan maksimal.
Menurut Fadliansyah, penundaan pelaksanaan mutasi akan bedampak terhadap jalannya birokrasi pemerintah daerah, karena beberapa pejabat di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dan Plh atau pelaksana harian.
“kondisi ini akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena fungsi Plt dan Plh hanya berwenang mengkoordinir dan tidak mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan,” jelasnya.
Mutasi PNS tersebut, tambah Fadliansyah, jangan sampai ditunda terus menerus, karena mutasi merupakan bahan evaluasi kinerja para pegawai di lingkungan pemerintahan untuk mencapai program yang telah ditetapkan.
“Banyaknya pejabat yang belum definitif berimbas pada birokrasi pemerintah yang berjalan lamban,” ujar politisi dari Partai Golkar tersebut. (adv/bp/*esa)