DPRD Penajam Data Perusahaan Kebun Sawit

Bagus Purwa

 

Penajam, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan melakukan pendataan terhadap perusahaan perkebunan sawit yang ada di daerah itu terkait kewajiban perusahaan mengadakan usaha produktif bagi masyarakat serta pengadaan kebun plasma seluas 20 persen dari total lahan yang dikelola dan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

“Direktorat Jenderal Perekbunan menyatakan, bahwa izin usaha perkebunan yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2007 ke bawah tidak diwajibkan mengadakan kebun plasma, tapi harus mengadakan usaha produktif bagi masyarakat.,” jelas Sekretaris Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Anwar Sanusi, di Penajam, Selasa.

“Untuk perusahaan yang mendapatkan izin usaha perkebunan diwajibkan di atas 28 Februari 2007 diwajibkan untuk ebun plasma seluas 20 persen dari total lahan yang dikelola dan diberikan secara gratis kepada masyarakat,” katanya.

Anwar Sanusi menegaskan, kewajiban perusahaan perkebunan sawit untuk mengadakan usaha produktif bagi masyarakat serta pengadaan kebun plasma seluas 20 persen dari total lahan yang dikelola dan diberikan secara gratis kepada masyarakat tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Perkebunan (Permentan) 98 Tahun 2013.

“Kami akan melakukan pendataan perusahaan perkebunan sawit yang ada di wilayah Penajam Paser Utara untuk mengetahui, apakah perusahaan perkebunan sawit sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan Permentan itu,” jelasnya.

Pendataan terhadap perusahaan perkebunan yang dilakukan tersebut, lanjut Anwar Sanusi, untuk menertibkan investasi serta investasi tersebut harus bermanfaat bagi pemerintah daerah serta masyarakat sekitar perusahaan.

Selain itu Anwar Sanusi menegaskan, kewajiban perusahaan mengadakan usaha produktif bagi masyarakat serta pengadaan kebun plasma seluas 20 persen dari total lahan yang dikelola dan diberikan secara gratis kepada masyarakat tersebut, bukan program “corporate social responsibility” (CSR) yang juga harus dipenuhi oleh perusahaan.

“CSR ada peraturannya sendiri dan kewajiban perusahaan mengadakan usaha produktif serta pengadaan kebun plasma gratis itu sesuai dengan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, jadi antara CSR dan kewajiban itu berbeda,” jelasnya,

“Kami harapkan investasi perusahaan perkebunan sawit itu dapat memberikan manfaat dan peningkatan ekonomi masyarakat kalau perusahaan memenuhi kewajibannya,” katanya. (adv/bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.