Pemkab Penajam Bentuk Tim Tangani Permasalahan Kantor KB

Gusti

Dukungan moril rekan sekantor pada Bendahara Pengeluaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB (Gusti - Hello Borneo)

Dukungan moril rekan sekantor pada Bendahara Pengeluaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB (Gusti – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Konflik internal yang berujung pelaporan Dhewi Lestari, Bendahara Pengeluaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur ke Polres PPU ternyata bukan kasus baru, dan sudah terjadi sejak awal tahun 2015 lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten PPU), Alimuddin ketika menghubungi helloborneo.com mengatakan sudah mengetahui perihal tersebut sejak bulan Januari 2015, namun sesuai perintah pimpinan pihaknya menyarankan agar hal tersebut diselesaikan pula secara internal pada bulan Februari.

“Waktu itu ada kesepakatan bersama sebagai solusi jangka pendek tertanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran, Kepala Kantor, dan Staff bahwa Dhewi Lestari bersedia menjadi bendahara asalkan yang bersangkutan hanya bersedia untuk membayarkan belanja rutin, gaji pns dan honorer” ujar Alimuddin.

“Sebenarnya tidak perlu terjadi lapor melapor ke pihak kepolisian, kita masih ada pihak Inspektorat untuk memeriksa kasus ini, sebagai Bendahara Pengeluaran, Dhewi Lestari punya alasan kuat untuk tidak mengeluarkan pembayaran lain selain hal yang telah disepakati,” terang Alimuddin.

Ditambahkan Alimuddin, sebenarnya jika pimpinan kantor bisa mengayomi dan merangkul dengan baik tentu saja tidak perlu juga terjadi. “Kalau sudah sampai ke polisi saya malah kuatir meluas ke hal yang lain, bahkan bisa saja pihak terlapor melakukan pelaporan balik dengan alasan pencemaran nama baik,” kata Alimuddin.

“Sesuai intruksi bupati yang telah mengetahui hal ini, saya diperintahkan berkoordinasi dengan pihak inspektorat membentuk tim untuk menelusuri hal ini. Dan jika ditemukan siapa yang salah, akan dilakukan penegakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” jelas Alimuddin. (log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.