AH Ari B
Ketua Komisi I DPRD Kab PPU, Fadliansyah (Suherman – Hello Borneo)
Penajam, helloborneo.com – Legislator dari Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Fadliansyah mengatakan, pelaksanaan mutasi pejabat eselon III yang dilakukan pemerintah setempat harus diaudit karena diduga menyalahi peraturan.
“Kami berencana lakukan audit terhadap mutasi pejabat eselon III yang dilaksanakan pemerintah daerah pada 13 Juli 2015, karena terindikasi tidak procedural diduga 22 pejabat yang dirotasi tidak memenuhi persyaratan,” jelas Fadliansyah, di Penajam, Rabu.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2002 pasal tujuh tentang pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS), menurutnya, pejabat struktural baru bisa naik jabatan satu tingkat setelah menduduki jabatan strukural selama dua tahun.
“Pada mutasi yang dilakukan pemerintah daerah itu ada pegawai yang baru menduduki jabatan struktural selama satu tahun,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Fadliansyah yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara itu menyatakan, akan melakukan peninjauan kembali terhadap masing-masing pegawai eselon III yang telah dimutasi tersebut dan jika terbukti menyalahi aturan, pengangakatan pejabat eselon III harus dibatalkan.
“Kami akan lakukan audit terhadap pejabat yang telah dimutasi itu, jika terbukti melanggar peraturan, kami akan menuntut pembatalan pengangkatan ,” tegasnya.
Selain permasalahan mutasi, tambah Fadliansyah, Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, juga menyoroti lelang jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan rencananya akan dilakukan pemerintah daerah.
“Komposisi tim Pansel (panitia seleksi) dari eksternal atau pihak luar pemerintahan untuk lelang jabatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, kami nilai masih meragukan. (adv/bp/*esa)
