55 Warga Penajam Terjaring Razia KTP

Bagus Purwa

 

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara saat menggelar razia KTP (dok. Satpol PP)

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara saat menggelar razia KTP (dok. Satpol PP)

Penajam, helloborneo.com – Sebanyak 55 warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terjaring razia kartu tanda penduduk (KTP) yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat sebagai implentasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2007.

“Petugas Satpol PP melakukan razia KTP secara intensif di tempat keramaian dan jalan raya dalam upaya menciptakan tertib administrasi di kalangan masyarakat,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara Budi Santoso di Penajam, Kamis.

“Razia KTP yang kami gelar di Kecamatan Waru dilakukan pada seluruh pengendara, baik roda dua maupun roda empat dan kami berhasil menjaring 50 warga yang tidak membawa, 2 orang KTP hilang dan belum mengurus dan tiga warga KTP sudah habis masa berlakunya.” jelasnya.

Razia yustisi itu dilakukan petugas Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Budi Santoso, untuk mendata warga yang belum memiliki KTP serta untuk meningkatkan kesadaran warga yang tidak memiliki kartu identitas untuk segera membuat KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

“Warga yang sudah wajib KTP harus selalu membawa KTP saat bepergian untuk melakukan rutinitas atau keperluan lainnya,” ujarnya.

Selain itu razia KTP dilakukan, menurut Budi Santoso, juga untuk mengantisipasi adanya pendatang dari luar yang akan atau sedang melakukan aktivitas di wilayah Penajam Paser Utara. Namun dalam razia tersebut Satpol PP belum memberikan sanksi berupa denda kepada warga yang terjaring karena tidak memilki kartu identitas.

“Kami belum bisa melakukan sidang di tempat, karena pihak Pengadilan Tana Grogot, Kabupaten Paser, belum bisa menyertakan hakim dan panitera pada setiap razia yang digelar karena pengadilan kekurangan personel.” katanya.

“Tapi, kami berikan surat peringatan kepada warga, jika tiga kali terjaring razia KTP akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Budi Santoso.

Pada razia yustisi penegakan Perda Nomor 17 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan kata dia, Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian dan TNI serta Disdukcapil setempat, untuk menertibkan warga yang tidak memiliki KTP. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.