AH Ari B
Ketua Komsi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Fadliansyah (Bagus Purwa – Hello Borneo)
Penajam, helloborneo.com – Legislator dari Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Fadliansyah menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat tidak merata karena hanya memfokuskan di satu wilayah sehingga terjadi kesenjangan pembangunan.
“Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah hanya fokus di Kecamatan Penajam, sedangkan masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman, seperti di Kecamatan Sepaku selama ini merasa tidak diperhatikan dalam hal pembangunan ,” jelas Fadliansyah, saat dihubungi di Penajam, Sabtu.
Anggota DPRD Penajam Paser Utara dari daerah pemilihan (dapil) Sepaku tersebut menyatakan, Infrastruktur jalan di Kecamatan Sepaku, tertinggal jauh dari desa dan kelurahan di Kecamatan Penajam, sampai saat ini mayoritas jalan lingkungan serta jalan usaha tani di Kecamatan Sepaku tidak bisa dilewati karena kondisinya tidak layak.
“Kondisi jalan di Desa Karang Jinawi sangat memperihatikan, apalagi pada musim hujan karena jalannya berlubang dan berlumpur sehingga sangat sulit untuk dilewati,” ungkap Fadliansyah.
“Seharusnya kondisi jalan sepert itu yang menjadi prioritas pemerintah daerah karena pemukiman di wilayah tersebut cukup padat,” tegasnya.
Selain minimnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, menurut Fadliansyah, masyarakat di wilayah di Kecamatan Sepaku juga belum menikmati listrik yang memadai, hal tersebut dinilai pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak merata.
Semantara usulan kegiatan proyek pembangunan untuk wilayah Kecamatan Sepaku dalam APBD 2015, lanjutnya, hanya beberapa persen yang disetujui dan tidak semua usulan kegiatan pembangunan yang disetujui tersebut terealisasi.
“Kecamatan sepaku hanya dapat 21 peket proyek pembangunan, tapi dari 21 paket itu hanya yang terlaksana hanya dua paket proyek pembangunan saja,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, kata Fadliansyah, terkesan menutup mata dengan kondisi yang ada, sehingga masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman di Kecamatan Sepaku merasa tidak mendapatkan perhatian atau dianaktirikan.
Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum (UPT PU) Kecamatan, tambahnya, belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan jalan lingkungan dan jalan usaha tani di Kecamatan Sepaku.
“Sejauh ini UPT PU Kecamatan yang selalu disebut berhasil mengatasi persoalan jalan di desa/kelurahan belum menyentuh wilayah Kelurahan Pemaluan dan Maridan serta Desa Binuang karena jarak lokasi yang cukup jauh,” jelasnya. (adv/bp/*esa)
