BKD Penajam : Mutasi Eselon III Tidak Cacat Aturan

Ah Ari B

 

Pelaksana tugas (Plt) BKD, Alimuddin

Pelaksana tugas (Plt) BKD, Alimuddin

Penajam, helloborneo.com – Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Alimuddin mengatakan pelaksanaan mutasi pejabat eselon III yang dilaksanakan di daerah itu tidak cacat aturan atau menyalahi peraturan.

“Saya pastikan daftar yang dimasukkan ke pejabat pembinan kepegawaian tidak ada yang salah, jadi mutasi pejabat eselon III yang dilaksanakan pemerintah daerah pada 13 Juli 2015 itu tidak menyalahi peraturan,” jelas Alimuddin, saat dikonfirmasi terkait pernyataan Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara yang menduga mutasi pejabat eselon III tersebut menyalahi peraturan, di Penajam, Selasa.

Pelaksanaan mutasi pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut dia, sudah memenuhi persyaratan. Nama-nama pejabat yang diusulkan Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) sudah memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi.

“Sampai sekarang belum ada laporan secara tertulis dari DPRD terkait pelaksanaan mutsi eselon III itu. Baperjakat dan BKD telah bekerja sesuai dengan peraturan dan ada,” kata Alimuddin.

BKD Penajam Paser Utara, kata dia, siap memperbaiki kesalahan terhadap pelaksanaan mutasi pejabat eselon III tersebut, dengan catatan ada laporan dan bukti secara tertulis yang disampaikan oleh pihak terkait, termasuk dari masyarakat.

“Daftar usulan yang dimasukkan ke pejabat pembina kepegawaian itu tidak ada yang salah, tapi kalau ada laporan dan bukti tertulis kami siap mengevaluasi mutasi eselon III itu dan memperbaikai kalau memang terbukti cacat aturan,” ujar Alimuddin.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Fadliansyah meminta, pelaksanaan mutasi pejabat eselon III yang dilakukan pemerintah setempat harus diaudit karena diduga menyalahi peraturan.

“Kami berencana melakukan audit mutasi pejabat eselon III yang dilaksanakan pemerintah daerah pada 13 Juli 2015, karena terindikasi tidak prosedural sehingga diduga 22 pejabat yang dirotasi tidak memenuhi persyaratan,” ungkapnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2002 pasal 7 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) kata Fadliansyah, pejabat struktural baru bisa naik jabatan satu tingkat setelah menduduki jabatan strukural selama dua tahun.

“Pada mutasi yang dilakukan pemerintah daerah tersebut, ada pegawai yang baru menduduki jabatan struktural selama satu tahun, jadi belum memenuhi persyaratan masa kerja,” kata politisi Partai Golkar tersebut. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.