Kejaksaan Negeri Penajam Amankan Mantan Kepala BPN

AH Ari B

 

Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Zullikar Tanjung (AH Ari B - Hello Borneo)

Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Zullikar Tanjung (AH Ari B – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengamankan mantan Kepala Pertanahan Nasional (BPN) setempat berinisial SA terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perumahan murah pada 2011.

Kepala Kejari Kabupaten Penajam Paser Utara, Zullikar Tanjung, di Penajam, Selasa, mengungkapkan Kejari Penajam Paser Utara bekerja sama dengan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung berhasil menangkap SA di salah satu rumah kos di Jakarta, Kamis (6/8).

“Penangkapan dilakukan setelah Kejari melayangkan surat panggilan sebanyak tiga kali. Tapi, tersangka tidak mengindahkan panggilan itu, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) dan akan dilimpahkan ke pengadilan,” jelasnya.

“Saat ini SA diamankan di rumah tahanan (rutan) Sempaja, Samarinda, sambil menunggu proses penyerahan berkas SA dari penyidik umum ke jaksa penuntut umum untuk dilimpahkan ke persidangan,” kata Zullikar Tanjung.

Ia menjelaskan, SA diduga ikut terlibat kasus “mark up” atau penggelembungan harga tanah pada pembebasan lahan rumah murah di kilometer 9, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam seluas 10 hektare dengan anggaran sekitar Rp6,7 miliar, karena SA sebagai salah seorang panitia pembebasan lahan tersebut.

Anggota panitia pembebasan lahan atau tim 9 lainnya, kata Zullikar Tanjung, yakni mantan Sekretaris Kabupaten St yang berperan sebagai Ketua Tim 9, Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten HS dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kdn yang pada 2011 menjabat sebagai Camat Penajam dalam proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Samarinda.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara juga masih melakukan penyidikan terhadap Hn mantan Kabag Pemerintahan, AR mantan Kabag Perlengkapan serta Ab mantan Lurah Nipah-Nipah. Dimana ketiganya juga sebagai anggota tim 9 pembebasan lahan untuk perumahan murah tersebut.

“Ketiga pejabat itu masih saksi, tapi sepanjang alat bukti terpenuhi ketiganya akan tetapkan sebagai tersangka dan diproses sampai persidangan,” tegas Zullikar Tanjung.

Sementara, tiga tersangka lainnya sudah dijatuhkan vonis oleh Pengadilan Tipikor Samarinda, masing-masing Asisten I, Abdul Zaman dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) divonis empat tahun penjara.

Kemudian Kasim Assegaf sebagai perantara atau makelar tanah divonis enam tahun penjara. Namun, ketiganya masih melakukan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.