AH Ari B
Penajam helloborneo.com – Sebanyak 256 guru honorer tingkat sekolah menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terancam akan menganggur atau kehilangan pekerjaan dampak dari kewenangan manajemen pengelolaan SMA/SMK dan Madrasah Aliyah diserahkan ke pemerintah provinsi.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara, Marjani, saat dihubungi di Penajam, Sabtu, mengatakan, pengambialihan manajemen pengelolaan SMA/SMK dan Madrasah Aliyah oleh pemerintah provinsi berdampak negatif terhadap guru honorer, karena pemerintah proinsi hanya menanggun gaji dan tunjangan guru yang suda berstatus PNS (pegawai negeri sipil).
“Pengambilalihan pengelolaan sekolah tingkat menengah atas itu, terkait SDM hanya tenaga pendidik dan tenaga administrasi PNS saja yang akan ditanggung pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi, lanjut Marjani, pemerintah provinsi hanya akan mengambil alih guru dan tenaga administrasi PNS, sedangkan guru honorer dan tenaga administrasi nonPNS di tingkat pendidikan menengah atas masih dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Ketidakjelasan nasib guru dan tenaga administrasi nonPNS tersebut, kata dia dikhawatirkan dapat menjadi polemik kalau tidak segera diselesaikan, karena jumlah guru maupun tenaga administrasi nonPNS di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terancam kehilangan pekerjaan mencapai 265 orang .
Sementara aset pendidikan yang akan diserahkan atau dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tambah Marjani, yakni tujuh unit gedung SMA serta 8 unit gedung SMK, dengan tenaga pendidik yang dambil alih sebanyak 30 orang.
“Tujuh bangunan SMA dan 6 bangunan SMK akan diambil alih pemerintah provinsi, sedangkan untuk guru berjumlah 308 karena sampai saat in nasib guu nonPNS belum ada kejelasan,” jelasnya. (bp/*esa)
