Pemkab Penajam Kesulitan Selesaikan Tapal Batas Wilayah

Bagus Purwa

 

Kapala Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara. Misni Mi’rajatul (Bagus Purwa - Hello Bornep).

Kapala Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara. Misni Mi’rajatul (Bagus Purwa – Hello Bornep).

Penajam helloborneo.com – Kapala Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara. Kalimantan Timur, Misni Mi’rajatul mengaku, kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas wilayah 54 desa/kelurhan di daerah itu.

“Kami kesulitan menyelesaikan maslah tapal batas wilayah antar desa dan kelurahan, karena masih ada sengketa atau tumpang tindih lahan di desa dan kelurahan itu, sehingga harus menyelasikan terlebih dahulu permasalahan tumpang tindih itu,” jelas Misni Mi’rajatul, di Penajam, Selasa.

Selain itu dalam menetapkan tapal batas wilayah desa dan kelurahan, menurutnya, harus memperhatikan unsur sejarah, rupa bumi yang meliputui gunung dan goa, sehingga harus turun ke lapangan untuk menentukan titik koordinat tapal batas wilayah desa/kelurahan tersebut.

“Kami juga harus tutun ke lapangan untuk mendapatkan data akurat menentukan titik koordinat sebelum menetapkan tapal batas desa/kelurahan, Kegiatan itu membutuhkan waktiu cukup panjang,” ujar Misni Mi’rajatul.

“Untuk cepat menyelesaikan penetapan tapal batas itu kami fokuskan penyelesaian tapal batas desa/kelurahan yang tidak bermasalah dengan sengketa lahan, karena kalau menangani tapal batas yang masih terdapat sengketa membutuhkan waktu yang cukup lama,” katanya.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut Misni Mi’rajatul, tahun ini (2016) baru meyelesaikan 10 penetapan tapal batas dari 54 desa/kelurahan, yakni 7 tapal batas desa/kelurahan di Kecematan Babulu dan empat dinataranya di Kecamatan Penajam, Waru dan Kecamatan Sepaku.

Ttik koordinat 10 tapal batas desa/kelurahan tersebut, tambahnya, sudah ditentukan dan berita acara penetapan tapal batas desa/kelurahan sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala desa atau pejabat kepala desa dan lurah.

“Penetapan tapal batas desa/kelurahan itu tinggal menunggu surat keputusan (SK) penetapan tapal batas desa/kelurahan secara resmi dari kepala daeah. Serta pilar sebagai tanda tapal batas dsea/kelurahan itu,” jelasnya. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.