Legislator Minta Pemkab Penajam Limpahkan Kewenangan Ke BP2TPM

AH Ari B

 

Ketua Komisi I DPRD Kab PPU, Fadliansyah (Suherman - Hello Borneo)

Ketua Komisi I DPRD Kab PPU, Fadliansyah (Suherman – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Fadliansyah meminta, pemerintah daerah segera melimpahkan kewenangan kapada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM).

“Bupati Penajam Paser Utara sampai saat ini belum melimpahkan kewenangan kepada BP2TPM untuk menangani perizinan, sehingga BP2TPM belum bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik,” ungkap Fadliansyah, di Penajam, Rabu.

Penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu tersebut, lanjut dia, sudah terbentuk sejak 17 Desember 2012 lalu, namun sampai saat ini BP2TPM Kabupaten Penajam Paser Utara belum bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal.

Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, kata Fadliansyah, mendesak kepala daerah untuk segera melimpahkan kewenangan kepada BP2TPM karena selama ini penanganan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih ditangani satuan kerja (Satker)

“Bupati harus segera limpahkan kewenangan perizinan itu ke BP2TPM, sehingga tidak lagi ditangani Satker, tapi langsung BP2TPM,” tegasnya.

“Dan juga perekrutan pegawai di BP2TPM, yang terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40 orang tenaga honorer, terkesan sia-sia,” ujar politisi Partai Gokar tersebut.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor (Pepres) 97 Tahun 2014, menurut Fadliansyah, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu seharusnya sudah mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2015. namun di Kabupaten Penajam Paser Utara belum bisa berjalan karena belum ada pelimpahan kewenangan.

padahal dengan adanya Pepres tersebut, tambahnya, Bagian Ekonomi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara tidak lagi mengurusi persoalan perizinan, karena semua kepengurusan perizinan harus memalui satu pintu, yakni di BP2TPM.

“Kami juga meminta pemerintah daerah segera melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan BP2TPM itu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Fadliansyah. (adv/bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.