Belum Ada Pj, Pengesahan APBD-P Paser Ditunda

Rapal JKN

 

Tana Paser, helloborneo.com – Seorang Penanggung jawab (Pj) Bupati memang memegang peran yang sangat penting, terutama untuk mengisi kekosongan kursi kepimpinan pemerintahan di Kabupaten Paser.

Selain itu Pj Bupati juga berperan dalam pembahasan APBD Paser. Termaksud dalam hal pembahasan APBD Perubahan di 2015, mengingat masa jabatan mantan Bupati Paser Ridwan Suwidi telah berakhir sejak 31 Agustus lalu.

Kepala Bappeda Paser Ambo Lala melalui, Sekretaris Bappeda Paser Muhammad Ali Hapsah saat dikonfirmasi membeberkan, kesepakatan terkait APBD antara DPRD Paser dengan Pemkab Paser tidak bisa dilakukan sebelum adanya Pj, karena ada beberapa item yang harus di tanda tangani oleh Pj yang nota bene banyak item mendesak untuk di akomodir.

“Selama belum ada Pj Bupati, tentu pembahasan akan sulit dilakukan. Karena perlu adanya tandatangan dari bupati atau Pj Bupati untuk pengesahan,” ujarnya.

Lanjut Ali mengutarakan, selagi Pj Bupati belum ditetapkan pembahasan anggaran perubahan tetap berjalan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser, dengan harapan ketika Pj sudah ditetapkan, maka perecepatan pengesahan APBD bisa berjalan sesuai jadwal sehingga tidak mengganggu roda pembangunan dan pelaksanaan Pilkada Paser.

“Kita berharap Pj bisa segera ditetapkan untuk percepatan pembahasan anggaran perubahan, sejumlah tahapan yang melibatkan Pj Bupati adalah Persetujuan dan kesepakatan KUPA PPAS, Penyampaian Nota Keuangan, Paripurna Persetujuan APBD Perubahan, setelah di paripurnakan, kemudian di evaluasi pemerintah propinsi dan untuk eksekusi APBD P, Pj harus mengeluarkan Perbub terkait penjabaran APBD P untuk eksekusi,” beber Ali Hapsah.

Dan untuk diketahui, sebelumnya legislator DPRD Paser menyebutkan kalau sampai sejauh ini Pembahasan di DPRD Paser sudah melewati pembahasan ditingkat internal komisi, dan sudah dijadwalkan rapat internal Banggar dan Rapat Banggar dengan TAPD.

Dimana penanda tangan kesepakatan dan MoU nota keuangan APBD P Paser 2015. Sudah terjadwal dan Minggu kedua September APBD P 2015 sudah bisa di paripurnakan.

“Dengan belum adanya penetapan Pj ini, sebenarnya yang dirugikan adalah Kabupaten Paser, yang berdampak pada molornya pengesahan APBD P 2015. Dan sampai saat ini belum ada penjelasan resmi terkait adanya penundaan pelantikan Pj Bupati,” ungkap Dodi Satwika Nasution, salah satu anggota DPRD Paser.

Dan berdasarkan Surat dari Provinsi, kekosongan kursi jabatan Bupati Paser diamanatkan kepada Sekdanya. Seperti yang tertera dalam surat Gubernur Kaltim nomor 131/4644/PEM.A/2015 disebutkan memperhatikan Radiogram Dirjen Otda Kemendagri No. T.131.64/2720/OTDA tertanggal 27 Agustus 2015 disampaikan, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati Paser tanggal 31 Agustus 2015 maka sesuai ketentuan pasal 131 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2008 ditegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah  dan wakil kepala daerah melaksanakan tugas seharusnya kepala daerah.

Untuk menghindari terjadinya kekosongan pimpinan pemerintahan di Kabupaten Paser diminta kepada Sekda kabupaten Paser untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati Paser sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah. (rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.