Rapal JKN
Tana Paser, helloborneo.com – Sejak pagi sorak-sorak teriak ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bersama staff desanya sudah memenuhi halaman kantor DPRD Paser di jalan Gajah Mada, Tana Paser, Senin (5/10), kemarin. Untuk mendesak Pj Bupati dan siap ke Jakarta untuk langsung menemui Mendagri.
Dalam kedatangannya para kades mengajukan lima tuntutan untuk ditindak lanjuti DPRD Paser diantaranya, Segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pj Bupati Paser oleh Mendagri, Segera lantik Pj Bupati Paser, agar dana Desa dapat segera disalurkan, Bila Pj Bupati belum dilantik mereka akan menutup Kantor Desa dan DPRD Kabupaten Paser bertanggung jawab dengan tidak dilantiknya Pj Bupati Paser dan yang terakhir adalah DPRD Paser diminta untuk segera menindak lanjuti tuntutannya.
Ketua DPC APDESI Paser, Yurius Pawe dalam Penyampaiannya mewakili kepala desa yang tergabung dalam APDESI Paser mengatakan pihaknya mendesak agar Pj Bupati Paser untuk segera dilantik, karena jika melihat daerah-daerah lain yang masa jabatannya berakhir di 2015, semuanya telah ada Pj nya. Sedangkan Paser sudah 37 hari pasca berakhirnya kepemimpinan Ridwan Suwidi – Mardikansyah tidak kunjung ada kejelasan mengenai Pj Bupati.
“Untuk membuktikan keseriusan aspirasi kami, jika hari ini (kemarin,red) tidak ada kejelasan maka sore ini kami akan pergi ke kantor Depdagri untuk mendesak segera mengeluarkan SK Pj Bupati. Dan kami akan tunggu sampai SK Pj benar-benar turun, jika tidak kami akan menginap di Depdagri,”ujar Yurius disambut semangat rekan-rekannya yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Ketua DPRD Paser Kaharuddin yang dikonfirmasi kembali menegaskan kalau DPRD Paser sudah melakukan sejumlah upaya konkret terkait Pj ini, mulai dari menayakan ke Gubernur hingga ke Kemendagri namun hingga saat ini belum ada realisasi dari statment yang disampaikan Gubernur dan Sekretaris Kemendagri kalau Pj Bupati Paser akan segera dilantik.
“Kami sudah berupaya, namun sampai sejauh ini memang belum ada realisasi. Terkait molornya pelantikan Pj Bupati,” tegas Kaharrudin. (jkn/rol)