Legislator Dapil Sepaku Ancam Boikot APBD 2016

Dika

 

Kondisi jalan trans Kalimantan yang melintasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (Suherman - Hello Borneo)

Kondisi jalan trans Kalimantan yang melintasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (Suherman – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terancam diboikot oleh anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku apabila daerahnya tidak mendapat kucuran anggaran yang memadai.

Wacana boikot APBD 2016 tersebut muncul karena selama ini Sepaku hanya mendapat porsi anggaran pembangunan infrastruktur yang terbilang sedikit, sehingga dianggap seolah-olah menjadi daerah yang dianaktirikan.

“Hal ini muncul sebagai rasa kesal kepada pemerintah daerah, karena fakta pembangunan Sepaku masih tertinggal dari kecamatan lain,” kata anggota DPRD Dapil Sepaku, Suyadi pada, Selasa (17/11).

Suyadi menambahkan, sejauh ini belum melakukan pertemuan menyatukan misi dengan anggota DPRD Dapil Sepaku lainnya. Karena belum mengetahui porsi anggaran untuk Sepaku tahun depan. Pasalnya hingga kini APBD 2016 belum dibahas.

“Kalau memang nantinya tidak mendapat porsi anggaran yang cukup, tidak menutup kemungkinan itu akan boikot APBD 2016,” ucap anggota Komisi II DPRD PPU itu.

Anggota DPRD Dapil Sepaku lainnya, Fadliansyah kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang seakan mengabaikan Kecamatan Sepaku. “Kecamatan Penajam ada Kawasan Industri Buluminung (KIB). Kecamatan Babulu dijadikan pusat pertanian. Kecamatan Sepaku mau dijadikan apa,” beber Fadliansyah.

Selain itu, Fadliansyah menyebutkan, pada tahun anggaran 2015, hanya dua proyek besar dalam bentuk multiyears yakni jalan Wonosari-Mentawir dan jalan Argo Mulyo.

“Dari sekian bayak proyek multiyears, Sepaku hanya ada dua paket. Saya berharap, pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar desa, pembuatan jalan tani sebagai akses untuk mengangkut hasil perkebunan mereka. “Kalau infrastruktur jalan memadai, maka perekonomian pasti berjalan,” terang Ketua Komisi I ini.

Dikonfirmasi, Pelaksana tugas (Plt) Sekkab PPU Tohar mengatakan, DPRD sebagai lembaga pengawas dan penganggaran harus memberikan dukungan agar berjalan maksimal. “Kekurangannya pasti ada. Kekurangan itu bentuknya apa, rekomendasinya apa,” kata Tohar.

Disinggung merasa Sepaku, Tohar mengatakan, tergantung dari sudut pandang mana. “Kalau kacamata infrastruktur pasti di Kecamatan Penajam. Termasuk investasi pemanfaatan ruang yang memungkinkan ada dimana. Tidak mungkin lahan tidak berpotensi dijadikan lokasi investasi atau kawasan industri,” pungkasnya. (rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.