Satpol PP Harus Berstatus PNS

Suherman

Penajam, helloborneo.com – Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kata Kasatpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Budi Santoso harus berstatus PNS (pegawai negeri sipil).

“Sesuai dengan UU ASN (aparatur sipil negara) yang akan berlaku pada awal 2016, Satpol PP harus berstatus PNS,” jelas Budi Santoso saat dihubungi di Penajam, Selasa.

“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, membuka formasi seluas-luasnya untuk formasi PNS bagi PTT (pegawai tidak tetap) anggota Satpol PP,” katanya.

Persyaratan menjadi PNS Satpol PP menurut Budi Santoso, harus memiliki kemampuan dasar, dan PTT anggota Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki kemampuan dan sertifikat kemampuan dasar,

“PTT anggota Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, telah memiliki sertifikat kemampuan dasar, jadi saya harap formasi PNS untuk PTT anggota Satpol PP bisa dibuka,” ujarnya.

Sementara Asisten III Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin mengatakan, formasi untuk Satpol PP akan diusulkan kepada kepala daerah. Jika formasi tersebut belum mencukupi, bisa menggunakan P3K (pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja) dengan SK Bupati yang setara dengan PNS.

“P3K setara dengan PNS memiliki hak yang sama dengan PNS yakni, tunjangan risiko kerja dan tunjangan kematian ditanggung pemerintah daerah, namun tidak memilik NIP (nomor induk pegawai) dan tidak mendapat pensiun,” jelasnya. (bp/rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.