DPRD Tanah Datar Belajar Pertambangan ke Penajam Paser Utara

Iskandar – Humas Setkab Penajam Paser Utara

 

Staf ahli Bupati Penajam Paser Utara Bidang Pembangunan, Rahman Nurhadi (kiri) saat menerima kunjungan DPRD Tanah Datar, Sumatera Utara (Iskandar - Humas Setkab Penajam Paser Utara)

Staf ahli Bupati Penajam Paser Utara Bidang Pembangunan, Rahman Nurhadi (kiri) saat menerima kunjungan DPRD Tanah Datar, Sumatera Utara (Iskandar – Humas Setkab Penajam Paser Utara)

Penajam, helloborneo.com – DPRD Tanah Datar, Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk belajar proses izin pertambangan yang diterbitkan berkaitan dengan Undang-Undang Minerba (mineral dan batu bara) yang baru.

“Kami fokus meminta penjelasan tentang pengelolaan pertambangan di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti perizinan, pola komunikasi antara investor, masyarakat setempat dan pemerintah,” kata Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani, di ruang rapat Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu.

Menurut Saidani, DPRD Tanah Datar meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, terkait sejumlah izin pertambangan yang diterbitkan pemerinta setempat berkaitan dengan Undan-Undang Minerba yang baru.

“Proses perizinan harus dikeluarkan provinsi, kalau sebelumnya cukup kabupaten, serta bagaimana jika lahan pertanian produktif dialihkan menjadi non pertanian, seperti dialihkan pertambangan,” katanya.

Selain itu lanjut Saidani, bagaimana proses perizinan tambang yang masih berkaitan dengan kawasan tanah adat, karena di beberapa daerah tanah adai itu memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat, kemudian terkait dengan izin lingkungan karena persoalan lingkungan berkaitan dengan masyarakat.

“Ketika aktivitas penambangan sudah dilaksanakan masih terkendala lingkungan dan Amdal (analisis dampak lingkungan), padahal izin sudah lengkap,” ujarnya.

Sementara perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Bajuri mengatakan, tahapan proses perizinan dimulai dari penetapan koordinat lokasi pertambangan melalui legalitas dari di Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

“Lokasi pertambangan terbuka harus mendapat ketetapan dari Kementerian ESDM, sedangkan untuk teknisnya usaha pertambangan harus memiliki izin usaha,” ujarnya.

Konsensi wilayah usaha pertambangan tersebut menurut Ahmad Bajuri, harus melalui sistem tender lelang. Dan pengusaha yang mengajukan permohonan tersebut harus menyelesaikan persoalan lahan dengan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Sedangkan terkait proses perizinan pertambangan diambil alih pemerintah provinsi tambahnya, untuk saat ini pemerintah provinsi belum siap karena terkait dengan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Informasinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 akan mengalami revisi mengikuti Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” jelas Ahmad Bajuri.

Rombongan DPRD Tanah Datar, Sumatera Utara tersebut diterima oleh staf ahli Bupati Penajam Paser Utara Bidang Pembangunan, Rahman Nurhadi, Pelaksana tugas Direktur Perusda Benuo Taka, Taufik serta sejumlah pejabat SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. (adv/bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.