2016, Tersangka Rumah Layak Huni Dieksekusi

Rapal JKN

 

Tampilan Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser. (Rapal JKN - Hello Borneo)

Tampilan Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser. (Rapal JKN – Hello Borneo)

Tana Paser, helloborneo.com – Sungguh ironis, rumah layak huni (RLH) untuk membantu masyarakat, Justru menjadi ladang para tikus koruptor. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kasus ini menyeret kuasa pengguna anggaran (KPA) berinisial DG, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) berinisial MD, dan kontraktor pelaksana CV Putri Krayan berinisial SD sebagai tersangkanya, yang kini menunggu eksekusi Polres Paser.

Kapolres Paser AKBP Cristian Torry melalui Kasat Reskrim Polres Paser AKP Aldi Alfa Faroqi yang dikonfirmasi terkait kelanjutan kasus ini mengatakan dari hasil penyidikan berkas sudah di nyatakan P21. Sekarang hanya menunggu babak baru, duduk di kursi kesakitan.

“Berkas sudah kami limpahkan di Kejaksaan, dan dinyatakan sudah P21. Sekarang tinggal menunggu waktu eksekusinya saja,” terang Aldi.

“Namun memang untuk jelasnya belum bisa di pastikan, hanya saja 2016 sudah positif waktunya,” tegas Aldi.

Untuk diketahui, kasus korupsi RLH ini mencuat setelah adanya dugaan korupsi pada proyek RLH di Kabupaten Paser yang dianggarkan Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, dengan nilai proyek senilai Rp 1,3 miliar.

Jajaran Unit Tipikor Satreksrim Polres Paser menyidik langsung dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Kaltim yang telah mengaudit proyek ini dan hasilnya ada indikasi kerugian negara kurang lebih Rp770 juta.

Polisi mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi dari proyek yang ada di Tanah Grogot dengan total nilai Rp 1,3 miliar. Meski kontrak pengerjaan sudah berakhir 2014, sebagian proyek rumah masih belum tuntas. Selain itu, polisi mencium adanya dugaan pemalsuan dokumen. Karena meski belum selesai, tapi progres pembayaran sudah full 100 persen.

“Dan atas perbuatan ketiga pelaku, kami menjerat mereka dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 9 dan pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan hukuman 20 tahun kurungan,” paparnya.

“Tapi untuk hasilnya tergantung, hakim nanti yang memutuskan,” ujar Aldi mengakhiri pembicaraan. (rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.