Rapal JKN
Samarinda, helloborneo.com – Nama Andi Harun diwacanakan kuat menggantikan Dahri Yasin yang posisinya tengah digoyang. Namun upaya demikian tetap mengacu pada keputusan DPD I Golkar Kaltim selaku pucuk pimpinan tertinggi di daerah. Pertanyaannya, apakah partai siap menanggung rugi mengganti posisi politisi senior ini?
Akademisi Unmul, Sonny Sudiar menjelaskan pergantian alat kelengkapan dewan serta unsur pimpinan merupakan hal prerogatif Mukmin selaku ketua partai. Hanya saja yang patut dipertanyakan adalah alasan dibalik perombakan tersebut.
Berendus kabar bahwa pergantian Dahri dikarenakan Ketua Komisi III tersebut sempat membuat jengkel Mukmin lantaran mewacanakan jadwal musda partai pada 24 Januari ini. Dahri berargumen keputusan tersebut merupakan hasil rakernas Golkar di Bali awal bulan ini, namun Mukmin justru membantah.
Disinggung soal itu, Sonny beranggapan bahwa Dahri memiliki niatan untuk membangkang terhadap kepemimpinan Mukmin.
“Kalau saya melihatnya ada unsur pembangkangan dari Dahri kepada Mukmin. Ini menunjukkan kalau Mukmin posisinya saat ini tengah goyah karena anggota terbawahnya saja berani melawan seperti itu meski secara tidak langsung,” katanya kemarin.
Sonny menambahkan akar persoalan adalah dua persepsi yang berbeda diantara keduanya. Dahri beranggapan upaya yang dia lakukan dengan membentuk kepanitian Musda mengacu keputusan pusat, sedangkan Mukmin menganggap sebagai upaya untuk menjatuhkan dirinya. “Jadi saya kira ada dua persepsi diantara keduanya,” imbuh dia.
Dosen FISIP Unmul ini juga menjelaskan jika Dahri dicopot dari jabatan ketua komisi III dianggap sebagai kerugian besar. Selain dirinya merupakan politisi senior, ketua komisi III juga merupakan jabatan strategis. Terlebih Dahri sempat berstatement tidak takut dengan ancaman tersebut lantaran konsisten mengakui Golkar dari Kubu ARB.
“Nah, bisa jadi dengan argumen itu Dahri punya bargaining hingga ke pusat karena hasil putusan MA kan mengakui ARB. Jika Mukmin mengelurkan kebijakan menggantinya, bisa jadi di tengah jalan turun lagi surat dari DPP untuk menganulir hal itu,” terang Sonny.
Beredar kabar kalau nama Andi Harun dipersiapkan untuk menggantikan. Hanya saja lanjut dia upaya tersebut cukup berat mengingat Andi pernah dipecat sebagai ketua partai di Bontang. “Namun kalau dilihat dari pengalaman politik, memang cuma dia sosok yang tepat menggantikan Dahri,” tutup Sonny.
Sebelumnya, sejumlah petinggi partai Golkar melakukan evaluasi terhadap sejumla anggota yang bercokol di DPRD Kaltim. Diantara nama yang disebut adalah Dahri Yasin. Namun, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) yang membidangi kebijakan internal partai tersebut mengaku tidak gentar.
“Seharusnya evaluasi itu di bidang OKK, karena memang tugasnya mengevaluasi internal partai,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dahri pun mengaku kecewa dengan upaya perombakan yang juga dianggapnya tidak prosedural. Padahal Dahri menyampaikan, dia selalu bekerja sesuai dengan kemauan Mukmin. “Saya juga enggak paham. Saya bekerja untuk kepentingan beliau, tanpa ada hal yang jelas, kekeliruan saya dimana, tiba-tiba saya digitukan (diganti, Red),” keluhnya.
Namun, setitik pun Dahri tidak gentar. Pria yang juga advokasi senior ini tetap yakin posisinya masih aman sebagai anggota DRPD. “Kalau dari sisi mekanisme, beliau enggak mengakui ARB, lantas atas argumen dan kapasitas apa merombak saya. Golkar Kaltim ini kan sudah konsisten mendukung ARB,” pungkas Dahri. (rol)
