PU Penajam Beri Perpanjangan Proyek Saluran Pembuangan

Dika

 

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin (Suherman - Hello Borneo)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin (Suherman – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memberikan perpanjangan waktu kepada kontraktor pelaksana proyek pembangunan saluran pembuangan air di RT 03 dan 05 Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam.

“Kontraktor pelaksana telah diberikan perpanjangan untuk menyelesaiakan pembangunan saluran pembuangan air itu selama 50 hari,” kata Alimuddin menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPRD setempat, terkait proyek yang masuk pada APBD 2015 itu, yang hingga kini belum rampung dan telah melampaui batas kontrak pengerjaan, Rabu.

Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Alimuddin memberikan perpanjangan waktu pengerjaan proyek pembangunan saluran pembuangan air hingga akhir Januari 2016 tersebut, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Jadi kami juga belum melakukan pembayaran 100 persen, karena pengerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana juga belum rampung 100 persen,” tegasnya.

“Kami akan hitung progres pekerjaan sampai 50 hari perpanjangan itu, kalau tidak siap kontraktor harus bayar denda karena diatur dalam ketentuan,” jelas Alimuddin.

Apabila perusahaan atau kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja, tambahnya, maka tidak akan diberikan ruang untuk mengikuti lelang proyek yang ada di Benuo Taka atau Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelumnya Wakil Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jamaluddin menyatakan, proyek pembangunan saluran pembuangan air senilai Rp800 juta yang hingga kini belum rampung, telah melampaui batas kontrak pengerjaan.

“Pembangunan pembuangan saluran air di RT 03 dan 05 Kelurahan Saloloang itu masuk pada APBD 2015. Proyek itu seharusnya sudah selesai, tapi kenapa pada tahun ini (2016) pengerjaan masih berlangsung,” kata Jamaluddin.

“Sesuai aturan, pengerjaan proyek yang bukan “multiyears” atau proyek tahun jamak harus selesai pada tahun itu dan tidak boleh melebih tahun berjalan. Jadi proyek saluran pembuangan air itu menyalahi peraturan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.