Bagus Purwa
Balikpapan, helloborneo.com – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau Adkasi se-Kalimantan, membahas penurunan dana bagi hasil (DBH) dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi pada Rapat Koordinasi Wilayah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Melalui rakorwil hari ini, kami ingin menyamakan persepsi dan membuat rumusan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di daerah, khususnya di Kalimantan,” kata Ketua Umum Adkasi Lukman Said saat dihubungi helloborneo.com di Balikpapan, Rabu.
Menurutnya, persoalan-persoalan di daerah seperti penyerapan anggaran yang lambat dan aturan-aturan yang justru menghambat pembangunan juga masuk dalam pembahasan rakorwil.
“Regulasi dari pemerintah pusat yang membuat penyerapan anggaran lambat, hingga soal dana bagi hasil (DBH) dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi jadi agenda pembahasan,” ujar Lukman Said.
“Pada 2015 lalu, serapan anggaran tidak bisa maksimal karena daerah menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri sampai April-Mei, sehingga tender pekerjaan fisik baru bisa dilaksanakan Agustus. Ini salah satu persoalan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Pemikiran dan usulan dari anggota akan dijadikan rekomendasi Adkasi dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Presiden.
Rakorwil Adkasi dihadiri 34 DPRD kabupaten dari lima provinsi di Kalimantan, yaitu dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. (bp/*rol)
