Bumdes, Penyelamat Kemandirian Desa

Margono Hadi Sutanto, SSTP – Kabid Pemdes BPM-PD Kabupaten Penajam Paser Utara

 

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa BPM-PD Kabupaten Penajam Paser Utara, Margono Hadi Susanto (Ist)

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa BPM-PD Kabupaten Penajam Paser Utara, Margono Hadi Susanto (Ist)

Penajam, helloborneo.com – Tak mudah kulupakan, Tak mudah bercerai, Selalu kurindukan, Desaku yang permai……

Penggalan bait lagu tersebut menggambarkan, desa adalah tempat yang sangat dirindukan karena ketentraman, kedamaian, serta keindahan panorama alamnya yang bersifat agraris. Dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, nelayan maupun pekebun.

Keindahan Desa juga tidak hanya terletak pada keadaan alamnya saja, tetapi juga pada ciri kehidupan masyarakatnya yang bersandar pada kearifan lokal dan tertanamnya jiwa gotong royong yang begitu mengakar hampir di setiap pedesaan membentang dari ujung Aceh hingga Papua.

Hal tersebut juga gambaran pedesaan yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tanpa disadari, bahwa segala kelebihan desa tersebut merupakan sumber kekuatan dan kemandirian desa, karena sektor riil sesungguhnya berada di desa. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kantung-kantung kemiskinan justru berada di desa?

Kebijakan pemerintah pusat saat ini dapat dikatakan bersifat kapitalis, dengan mengucurkan dana yang begitu besar langsung ke Desa, juga dengan diwajibkannya pemerintah daerah mengalokasikan APBD sebesar 10 persen untuk Desa.

Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir pemerintah desa selaku pengelola, justru akan menggerus sendi-sendi kemandirian desa, karana segala sesuatu akan selalu dinilai dengan uang dan pemerintah desa harus memiliki modal jika ingin mewujudkan sesuatu.

Masyarakat menjadi enggan bergotong-royong jika tidak diupah. Masyarakat menjadi apatis dan sangat bergantung pada pemerintah dan cenderung selalu menyalahkan pemerintah, sehingga pada akhirnya hilanglah kemandirian desa itu dengan sendirinya.

Keleluasaan desa sebagai daerah otonom memberikan peluang yang cukup besar dalam mempertahankan kemandirian.

Walaupun sendi-sendi kemandirian itu telah tergerus mental kapitalis, namun justru dengan kebijakan kapitalisme pemerintah pusat, desa dapat memanfaatkan modal besar yang diberikan untuk mempertahankan kemandirian.

Salah satu yang paling masuk akal adalah menciptakan “desa mandiri” secara finansial melalui Bumdes (badan usaha milik desa), Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun  2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan tersebut menjelaskan, bahwa tujuan pendirian Bumdes di antaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sebagai dearah otonom, desa dapat mendirikan Bumdes melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lain untuk kesejahteraan rakyat.

Bumdes dapat bekerja sama dengan siapapun dan memilih jenis usaha yang beragam sesuai keleluasaan dalam rangka memajukan usaha yang dimiliki.

Usaha yang dapat dipilih di antaranya adalah bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum dengan memperoleh keuntungan financial, misalnya usaha air minum, listrik desa maupun sumber daya lokal lain yang dimiliki.

Usaha lain yang dapat dijalankan adalah bisnis penyewaan, misalnya alat transportasi, alat pesta, gedung, ruko, maupun tanah kas yang dimiliki desa.

Selain itu, Bumdes juga dapat mengelola usaha jasa pembayaran listrik, jasa pembayaran air minum dan usaha jasa lainnya. Usaha produksi maupun perdagangan juga dapat dilakukan oleh Bumdes, misalnya bisnis batu gunung, hasil pertanian, hasil laut maupun bisnis produktif lain.

Bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha mikro juga dapat dilakukan, Bumdes dapat bekerja sama dengan pihak perbankan sebagai operator untuk menjamin profesionalisme pengelolaan.

Usaha lain yang dapat dilakukan adalah menjadikan Bumdes sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa dalam skala lokal maupun kawasan perdesaan sebagai usaha bersama.

Keleluasaan Desa, besarnya modal, serta kebebasan Bumdes dalam menentukan jenis usaha sesuai potensi yang dimiliki dapat menjadi jaminan, bahwa Bumdes dapat menjadi mesin pencari pundi-pundi penghasilan asli desa sekaligus membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Bumdes bisa menjamin keberadaan uang dapat banyak beredar di desa untuk dapat menggerakkan kegiatan ekonomi skala mikro dalam rangka memperkuat sektor riil yang ada di desa.

Sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya dapat terwujud, pendapatan asli desa dapat bertambah, dan pada akhirnya kemandirian desa itu dengan sendirinya dapat dipertahankan. (adv/bp/*rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.