Dispenda: Banyak Tanah di Penajam Belum Terdaftar

AH Ari B

 

Kadispenda Penajam Paser Utara, Tur Wahyu Sutrisno. (AH Ari B - Hello Borneo)

Kadispenda Penajam Paser Utara, Tur Wahyu Sutrisno. (AH Ari B – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyatakan banyak tanah di daerah itu belum terdaftar dan masuk dalam objek pajak.

“Minimnya kesadaran pemilik lahan untuk mendaftarkan nomor induk pajak membuat banyak lahan yang belum terdaftar dan masuk dalam objek pajak,” kata Kepala Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara, Tur Wahyu Sutrisno, saat dihubungi helloborneo.com di Penajam, Jumat.

Kesadaran para objek pajak atau masyarakat pemilik lahan untuk mengurus pajak di Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat minim.

Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut Tur Wahyu Sutrisno, mengimbau agar masyarakat dapat melaporkan atau mendaftarkan objek yang belum terdaftar, atau perubahan objek yang ada, ke Kantor Dispenda setempat.

Banyaknya lahan yang belum terdaftar dan masuk dalam objek pajak tersebut, menjadi salah satu penyebab target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat kecil.

Tur Wahyu Sutrisno menjelaskan, target realisasi PBB-P2 2016 lebih kurang Rp7,2 miliar dan jumlah itu masih relatif kecil, meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp6,5 miliar.

“Target realisasi PBB-P2 2016 itu masih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dan bangunan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan,” jelasnya.

Menurut Tur Wahyu Sutrisno, tidak sedikit masyarakat yang menunda untuk mendaftarkan NOP (nomor objek pajak) atas tanah yang dimilkinya dengan alasan surat tanah masih berupa segel.

“Kami berharap masyarakat segera mendaftarkan tanahnya yang belum terdaftar ke Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujarnya.

Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara akan terus melakukan soisialisasi terkait PBB-2 dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) kepada wajib pajak di setiap desa dan kelurahan.

“Sosialisasi itu dilakukan untuk mencapai target perolehan pendapatan dari PBB P2 dan BPHTP, bahkan meningkat karena muncul kesadaran para wajib pajak,” tambah Tur Wahyu Sutrisno. (bp/*rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.