BKD Penajam Lakukan Pemetaan Pejabat

AH Ari B

 

Proses pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural eselon II,III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Suherman - Hello Borneo).

Proses pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural eselon II,III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Suherman – Hello Borneo).

Penajam, helloborneo.com – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melakukan pemetaan pejabat di lingkungan pemerintah setempat seiring terbitnya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kepala Bidang Kepegawaian BKD Kabupaten Penajam Paser Utara Khairuddin ketika dihubungi helloborneo.com di Penajam, Sabtu, mengatakan instansinya melakukan pemetaan pejabat berdasarkan STOK (struktur organisasi tata kerja) sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016.

Dengan adanya perubahan regulasi yakni, PP Nomor 41 Tahun 2007 menjadi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merubah struktur organisasi di sejumlah instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Mau tidak mau pemerintah daerah harus merubah sejumlah struktur organisasi di sejumlah instansi atau SKPD karena adanya perubahan PP tersebut,” ujar Khairuddin.

Dengan adanya perubahan PP itu menurut dia, sejumlah perangkat daerah harus dirubah, di antaranya jumlah staf ahli bupati yang sebelumnya lima orang dikurangi menjadi tiga orang.

Selain itu, beberapa instansi atau SKPD akan mengalami penurunan klasifikasi dari klasifikasi A menjadi B dan C, salah satunya BKD yang sekarang klasifikasi A akan turun menjadi C.

Sehingga dalam struktur organisasi BKD lanjut Khairuddin, akan diisi kepala badan, sekretaris, dua bidang dan tiga sub bidang.

“Jadi dalam struktur BKD yang mengalami penurunan klasifikasi itu, ada dua pejabat eselon III B yang hilang,”  ungkapnya.

Untuk itu BKD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini sedang melakukan pemetaan pejabat sesuai struktur organisasi yang ditentukan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016.

Perubahan regulasi tersebut juga mengharuskan sejumlah SKPD ada yang dipisah atau dilebur, di antaranya Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipisah menjadi Dinas Keluarga Berencana dam Dinas Pemberdayaan Perempuan.

Sedangkan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dilebur menjadi bagian dalam Badan Lingkungan Hidup. (bp/*rol)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.