AH Ari B
Penajam, helloborneo.com – Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mustaqim MZ lebih memilih melakukan upaya rasionalisasi untuk menyeimbangkan kondisi keuangan daerah seiring pendapatan daerah yang semakin menurun.
“Rasionalisasi itu bisa rasionalisasi atau pengurangan kegiatan dan pengurangan honorer, untuk mengatasi semakin merosotnya kondisi kas daerah,” kata Mustaqim saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Selasa.
Menurutnya, upaya pengurangan sejumlah kegiatan dan pengurangan pegawai honorer lebih realistis dilakukan pemerintah daerh dibanding dengan peminjaman dana kepada pihak ketiga.
Mustaqim lebih memilih melakukan upaya rasionalisasi kegiatan dan tenaga honorer tersebut, karena melihat kondisi keuangan daerah yang terus mengalami penurunan.
“Kalau meminjam dana, pemerintah daerah harus membayar utang dan bunga pijaman dana, itu akan membebani keuangan daerah ke depan, apalagi jika kondisi keuangan belum stabil,” jelasnya.
Ia menjelaskan harus ada penyesuaian antara kemampuan anggaran dengan jumlah kegiatan di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah).
“Diprediksi keadaan ini akan terus terjadi selama harga mimyak dunia masih murah, sehingga pemerintah daerah harus mampu seimbangkan keuangan,” ujarnya.
Namun, untuk rasionalisasi atau pengurangan tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bisa dilakukan dengan serta merta, karena jumlahnya sudah cukup banyak.
Data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah tenaga harian lepas (THL) atau honorer saat ini mencapai 3.400 hingga 3.600 orang.
APBD Penajam Paser Utara pada 2016 mengalami defisit sekitar Rp393 miliar, sebagai imbas menurunnya penerimaan dana transfer dan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat.
Sementara pada 2017, kekuatan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara diperkirakan mengalami penurunan sekitar Rp400 miliar menjadi Rp1,03 triliun. (adv/bp/*rol)