Penajam Terima Dana Transfer Rp863 Miliar

Bagus Purwa

 

Penajam, helloborneo.comPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menerima dana transfer dari pemerintah pusat lebih kurang Rp863 miliar pada 2017, kata Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten setempat, Alimuddin.

“Dana transfer itu akan diberikan bertahap dalam empat triwulan untuk biaya gaji pegawai dan belanja daerah lainnya,” ujar Alimuddin ketika dihubungi helloborneo.com di Penajam, Sabtu.

Ia menjelaskan dana transfer dari pemerintah pusat yang langsung dikirim ke rekening kas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, yakni dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain dana transfer Itu, menurut Alimuddin, pemerintah kabupaten juga mendapat dana bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp33 miliar.

“Dana itu digunakan untuk membiayai sejumlah program atau kegiatan Pemprov Kaltim yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara,” jelasnya.

Pada triwulan pertama, lanjut Alimuddin, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya mendapat dana transfer dari pemerintah pusat lebih kurang Rp100 miliar, dari seharusnya menerima sekitar Rp215 miliar.

“Pemerintah pusat mengirimkan dana transfer itu secara bertahap, tidak penuh seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Alimuddin tidak bisa memastikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menerima dana transfer tersebut dengan besaran yang sama atau mengalami penurunan.

“Pemberian dana transfer dari pemerintah pusat itu berdasarkan situasi keuangan negara,” ucapnya.

Alimuddin menjelaskan pada 2016, kendati dana transfer telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah, namun nilainya ada penurunan.

Begitu pula dengan dana bantuan keuangan yang akan diterima dari Pemerintah Provinsi Kaltim juga berdampak jika terjadi perubahan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap dana transfer dari pemerintah pusat tepat waktu, karena kas daerah tidak boleh kosong untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah, serta gaji pegawai.

Pada 2016, tambah Alimuddin, dana transfer dari pemerintah pusat tertunda, sehingga pemerintah kabupaten sempat memiliki utang kepada pihak ketiga, namun saat ini utang kepada pihak ketiga itu sudah terbayarkan. (adv-HumasPPU/bp/*mrs)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *