Warga Penajam Kurang Setuju Penambahan Penghasilan Legislator

MR Saputra

Papan poto anggota DPRD kab. PPU. (helloborneo.com)

Penajam, helloborneo.com – Sebagian warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kurang setuju dengan rencana penambahan penghasilan anggota DPRD, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini sedang menurun.

“Kondisi ekonomi saat ini sedang menurun, jadi penambahan penghasilan anggota DPRD itu tidak memihak kepada masyarakat,” kata Nur Cahya, seorang warga Penajam Paser Utara saat ditemui helloborneo.com, Rabu, menanggapi rencana penambahan dana tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota legislatif setempat.

Menurut ia, selama ini anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mendapatkan gaji dan insentif yang cukup besar, sehingga adanya penambahan dana tunjangan transportasi dan perumahan dinilai tidak wajar.

“Sebagai wakil rakyat, penambahan penghasilan itu tidak mewakili keinginan masyarakat saat ini,” ucap warga Kabupaten Penajam Paser Utara lainnya, Kaseng.

Selain itu, sejumlah warga lainnya justru berharap adanya perbaikan kinerja anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang selama ini dinilai kurang mewakili kepentingan rakyat.

“Kami berharap dengan bertambahnya penghasilan anggota legislatif dapat berdampak pada kinerja yang lebih baik, sebab masih banyak janji-janji DPRD yang belum dipenuhi,” ujar Amral.

Subli, warga Kabupaten Penajam Paser Utara lainnya, juga berharap perhatian dan pengawasan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap program pembangunan di daerah harus semakin ditingkatkan.

Secara terpisah, anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Muhammad Zaidsyah mengatakan, sangat memahami kondisi daerah yang sedang mengalami krisis ekonomi dan keuangan.

“Penentuan besaran dana tunjangan transportasi dan perumahan itu akan disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki pemerintah kabupaten, sehingga anggaran sejumlah kegiatan lainnya tidak terganggu,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Payung hukum terkait usulan penambahan penghasilan anggota legislatif tersebut mengacu Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang disahkan pada rapat paripurna yang berlangsung 10 Agustus 2017.

Penetapan perda itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mulai diterbitkan 2 Juni 2017. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.