DPRD Penajam: Survei Tunjangan Transportasi Kurang Obyektif

Ari B

Anggota DPRD PPU dari fraksi Golkar, Fadliansyah. (helloborneo.com)

Penajam, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menilai survei penetapan besaran dana tunjangan transportasi yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kurang objektif, karena hanya dilakukan di wilayah setempat.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Selasa, mengatakan, penetapan dana tunjangan transportasi pengganti mobil dinas Rp12.650.000 bagi masing-masing anggota DPRD masih belum pas.

Menurut anggota Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Fraksi Partai Golkar Fadliansyah, nilai dana tunjangan transportasi yang ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih bersifat subyektif.

“Penetapan nilai dana tunjangan transportasi bagi anggota DPRD itu hanya berdasarkan sewa tarif kendaraan roda empat di tingkal lokal,” jelasnya.

Fadliansyah juga menyarankan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melihat acuan lainnya, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 terkait standardisasi tunjangan bagi pejabat eselon II.

“Survei yang dilakukan secara lokal itu kami nilai masih belum menjamin standarisasi penetapan besaran dana tunjangan transportasi bagi anggota DPRD,” katanya.

Namun, anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Fraksi Partai Gerindra Anwar Sanusi menegaskan bahwa penetapan besaran dana tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebaiknya menyesuaikan kondisi kekuatan anggaran pemerintah kabupaten.

“Besaran dana tunjangan transportasi itu juga harus disesuaikan kondisi anggaran daerah agar tidak membebani APBD yang saat ini sedang mengalami deficit,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan besaran dana tunjangan transportasi bagi masing-masing anggota DPRD Rp12.650.000 per bulan dari usulan awal DPRD setempat sebesar Rp14.000.000 per bulan.

Besaran dana tunjangan transportasi tersebut mengacu pada hasil survei serta angka yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di wilayah sekitar.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menarik seluruh mobil dinas yang dipinjampakaikan kepada anggota DPRD, setelah dana tunjangan transportasi bagi wakil rakyat itu resmi diberlakukan. (bp/hb)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *