BKPP Penajam Berhentikan Sementara Satpol Terlibat Narkoba

Ari. B

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten PPU, Surodal Santoso (helloborneo.com)

Penajam, helloborneo.com – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memberhentikan sementara anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah berstatus pegawai negeri sipil karena diduga teribat kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso, saat ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu, mengatakan, anggota Satpol PP yang ditangkap pihak kepolisian karena menyimpan sabu-sabu diberhentikan sementara sebagai PNS (pegawai negeri sipil).

“Kami masih memberlakukan sanksi sementara kepada anggota Satpol PP itu karena belum menerima data dari pihak kepolisian,” jelasnya.

Data itu lanjut Surodal Santoso, berupa data penangkapan termasuk ancaman sanksi yang akan diberikan kepada anggota Satpol PP yang diduga tersangkut kasus narkoba tersebut.

Anggota Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara berstatus PNS dengan inisial MMS (35 tahun) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Penajam Paser Utara pada Kamis (21/9) malam sekitar pukul 20.30 Wita di kediamannya di Jalan Unocal RT 014 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam.

Kepolisian Penajam Paser Utara menduga MMS sebagai pengedar, karena pada penangkapan itu polisi juga menyita sabu-sabu seberat 5,16 gram, satu unit timbangan digital dan uang tunai Rp200.000 diduga hasil penjualan sabu-sabu, serta barang bukti lainnya.

Sesuai peraturan kepegawaian menurut Surodal Santoso, PNS yang terlibat kasus narkoba dan dihukum minimal dua tahun, akan langsung diberhetikan secara tidak hormat dari statusnya sebagai PNS.

Pada 2017 dua pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tersangkut kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Selain MMS tambah Surodal Santoso, PNS di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang telah dihapus seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 juga terlibat kasus narkoba.

Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar menyatakan, akan memberikan sanksi tegas kepada anggota Satpol PP yang tertangkap polisi itu, jika nantinya memang terbukti terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Bahkan, bupati akan langsung memberikan sanksi indisipliner berupa pemecatan, jika angota Satpol PP berstatus PNS tersebut terbukti bersalah. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.