Anggaran Seluruh SKPD Penajam Dipangkas Akibat Defisit

Ari.B

Asisten III Setkab PPU, Sekaligus Sekretaris TAPD, Alimuddin.

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kembali melakukan rasionalisasi atau pemangkasan anggaran pada seluruh satuan kerja perangkat daerah sebagai dampak terjadinya defisit dan penurunan pendapatan pada APBD 2018.

“Pengurangan anggaran menyasar semua program SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” tegas Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekeratariat Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin, ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, selasa.

Kebijakan rasionalisasi anggaran itu dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya berselang satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 diserahkan kepada masing-masing SKPD.

Bahkan, anggaran sejumlah kegiatan SKPD dipangkas hingga mencapai 50 persen.

Menurut Alimuddin, kebijakan rasionalisasi merupakan instruksi dari pemerintah pusat sebagai salah satu upaya mengantisipasi defisit anggaran yang semakin besar.

“Rencana memangkas anggaran sejumlah kegiatan di SKPD sampai 50 persen itu menyusul instruksi dari pemerintah pusat untuk penyesuaian anggaran seiring penurunan pendapatan daerah,” jelasnya.

Alimuddin menambahkan, penyesuaian anggaran terbesar di masing-masing SKPD terdapat pada pos anggaran perjalanan dinas yang dipangkas sekitar 50 persen.

Selain itu, juga ada sejumlah belanja infrastruktur dan kegiatan yang menjadi skala prioritas masuk dalam penyesuaian anggaran pada awal 2018.

Alimuddin menyatakan, pengurangan anggaran perjalanan dinas pada 2018 itu diberlakukan menyeluruh bagi seluruh SKPD, termasuk anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rasionalisasi anggaran akan disosialisasikan kepada masing-masing SKPD dan bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada pekan ini.

“Pengurangan anggaran itu untuk menghemat pengeluaran kas daerah sekaligus mengantisipasi penurunan pendapatan dari pemerintah pusat,” ucap Alimuddin.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya mendapat dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat pada tahap pertama 2018 sekitar Rp42 miliar, menurun dari prediksi awal yang mencapai sekitar Rp135 miliar. (bp/hb)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.