Pemberkasan Kegiatan Belanja SKPD Penajam Berjalan Lamban

Ari. B

Inspektur Inspektorat Kabupaten PPU, Haeran Yusni.

Penajam, Helloborneo.com –Pemberkasan kegiatan belanja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk pelunasan kewajiban pada 2017 berjalan lamban karena terkendala belum lengkapnya berkas dari SKPD.

“Hingga saat ini berkas yang selesai divalidasi baru sekitar 50 persen,” kata Inspektut Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, Haeran Yusni ketika ditemui helloborneo.com di Penajam, Rabu.

Lambannya pemberkasan kegiatan belanja tersebut menurut dia, karena berkas yang diajukan masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) belum lengkap.

Haeran Yusni menjelaskan, kewajiban yang belum dibayarkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2017, seperti belanja perjalanan dinas dan alat tulis kantor di sejumlah SKPD.

“Belum terbayarkannya perjalanan dinas dan alat tulis kantor karena minimnya administrasi di sejumlah SKPD sehingga tim belum melakukan validasi pada kedua pos belanja itu,” ungkapnya.

Total belanja kegiatan yang telah rampung divalidasi, lanjut Haeran Yusni, mencapai lebih kurang Rp100 miliar yang meliputi belanja fisik dan honorarium.

Kendati sudah memasuki pekan kedua Februari 2018, tahapan pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru berjalan setengahnya. Keterlambatan pemberkasan kegiatan belanja tersebut karena terkendala belum lengkapnya berkas dari masing-masing SKPD.

Berkas kegiatan belanja yang divalidasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, meliputi berita acara serah terima kegiatan, dan berita acara pembayaran termasuk SPM (surat perintah membayar) yang diterbitkan Badan keuangan setempat.

Pemberkasan belanja kegiatan masing-masing SKPD itu tambah Haeran Yusni, ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, kemudian diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Dalam waktu sepekan pemberkasan belanja kegiatan sudah selesai, selanjutnya hasil validasi keuangan itu diserahkan kepada TAPD,” katanya.

Hasil validasi atau pemberkasan belanja kegiatan masing-masing SKPD tersebut, akan digunakan TAPD sebagai kerangka menyusun peraturan kepala daerah menyangkut perubahan anggaran. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.