Bupati-Ketua DPRD Penajam Tandatangani Rancangan APBD 2019

Bagus Purwa

Bupati Penajam Paser Utara Adbul Gafur Mas’ud (kiri) bersama Ketua DPRD Nanang Ali menyepakati Rancangan APBD 2019 disahkan atau ditetapkan menjadi APBD 2019, Rabu (28-11-2018).

Penajam, helloborneo.com – Bupati bersama Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD pada sidang paripurna penyampaian laporan badan anggaran DPRD terhadap Rancangan APBD 2019, Rabu.

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud mengatakan, fraksi-fraksi DPRD menyetujui Rancangan APBD untuk ditetapkan atau disahkan menjadi APBD 2019 dengan beberapa penekanan dan saran yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diminta melakukan teguran tegas terhadap 14 perusahaan yang hingga kini belum mengurus izin hak guna usaha atau HGU.

HGU berkaitan dengan penarikan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan kondisi keuangan yang semakin menurun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diminta harus dapat meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan pengumpulan pajak BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), serta dari retribusi daerah.

Dengan telah ditandatangani berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan Ketua DPRD tersebut lanjut Abdul Gafur Mas’ud, sebelum Rancangan APBD 2019 ditetapkan atau disahkan akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi.

“Dari hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur, akan dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan APBD 2019 itu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD,” jelas bupati.

Hasil penyempurnaan Rancangan APBD 2019 tersebut menurut Abdul Gafur Mas’ud, akan ditetapkan pimpinan DPRD, kemudian dijadikan dasar penetapan APBD 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara.

Komposisi APBD 2019 yang ditandatangani tersebut, pendapatan ditargetkan lebih kurang Rp1,5 triliun atau naik sekitar Rp209,23 miliar dari APBD Perubahan 2018 sekisar Rp1,29 triliun.

Pendapatan asli daerah direncanakan sekisar Rp143 miliar atau naik lebih kurang Rp8,82 miliar dari target APBD Perubahan 2018 sekitar Rp134,19 miliar.

Dana perimbangan diproyeksikan lebih kurang Rp1,19 triliun atau naik sekisar Rp221,48 miliar dari sebelumnya hanya sekitar Rp971,92 miliar. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.