Bupati Penajam Imbau ASN Netral Selama Pemilu

Ari B

Penajam, helloborneo.com – Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud mengimbau ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat tetap menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu 2019.

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud.

“Para ASN atau PNS (pegawai negeri sipil) harus bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu,” tegas Bupati Abdul Gafur Mas’ud ketika menjadi Inspektur upacara di lapangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa.

Upacara yang digelar Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, memperingati hari jadi Pemadam Kebakaran ke-100, hari ulang tahun ke-69 Satuan Polisi Pamong Praja dan hari jadi Satuan Perlindungan Masyarakat ke-67.

PNS atau ASN menurut Abdul Gafur Mas’ud, harus selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, khususnya dalam Pemilu harus bersikap netral.

“ASN wajib menjaga netralitas untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Legilatif. ASN harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

PNS atau ASN harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut lanjut Abdul Gafur Mas’ud, agar pada proses pelaksanaan Pemilu ASN atau PNS memiliki integritas.

Seluruh ASN atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga diminta untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Sementara menyangkut momen hari jadi Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakat, Bupati Abdul Gafur Mas’ud menegaskan, momen peringatan hari jadi bukan hanya untuk mengenang masa lalu.

Petugas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat diminta bupati, lebih aktif dalam melindungi hasil pembangunan dan masyarakat.

“Peran penting Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat tercermin dari tugas dan tanggung jawab yang diemban masing-masing,” kata Abdul Gafur Mas’ud.

“Tingkatkan terus kapasitas aparatur dan kelembagaan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah demi kepentingan masyarakat,” ucapnya. (Adv/bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.