Ari B
Penajam, helloborneo.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan atau APBD-P 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menunggu realisasi dana transfer yang otentik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Pembahasan APBD Perubahan perlu data transfer yang otentik (nyata atau riil) dari Kemenkeu,” jelas Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tur Wahyu Sutrisno ketika ditemui helloborneo.com, belum lama ini.
Hampir 90 persen pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara menurut dia, berasal dari dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat.
“Jadi data otentik realisasi dana transfer dari pemerintah pusat menjadi dasar untuk pembahasan APBD Perubahan,” kata Tur Wahyu Sutrisno.
Selain itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut ia, juga perlu memasukan data anggaran per satuan kerja perangkat daerah.
“Kami juga masih menunggu jadwal rapat dari TAPD untuk membahas APBD Perubahan 2019,” ujar Tur Wahyu Sutrisno.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara hingga kini belum melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2019.
Padahal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan pengesahan APBD Perubahan melalui sidang paripurna pada Juli 2019.
Pihak legislatif menginginkan pembahasan APBD Perubahan 2019 bisa tuntas sebelum masa jabatan dewan periode 2014-2019 berakhir.
Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nanang Ali berharap Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bisa secepatnya membahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2019 tersebut.
Sehingga APBD Perubahan 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara bisa disahkan sebelum Agustus, sebab masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 berakhir pada 18 Agustus 2019. (bp/hb)
