Ari B
Penajam, helloborneo.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara meminta percepatan pembangunan bendung gerak Sungai Talake, seiring rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan, yakni sebagian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
“Pembangunan bendung gerak Sungai Talake harus segera dibangun dengan adanya pemindahan ibu kota negara itu,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Surito Widarie ketika ditemui helloborneo.com, Selasa.
Pembangunan bendung gerak Sungai Talake di perbatasan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser menurut dia, akan menjadi sumber air irigasi lahan persawahan di dua daerah tersebut.
“Keberadaan bendung gerak Sungai Talake itu bisa mendukung peningkatan produksi pangan di wilayah Kecamatan Babulu dan Kabupaten Paser, untuk memenuhi kebutuhan pangan di ibu kota negara baru,” ujarnya.
Babulu yang memiliki lahan persawahan seluas lebih kurang 13.000 hektare merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Di wilayah Babulu lanjut Surito Widarie, memiliki potensi untuk pengembangan dan peningkatan pertanian di ibu kota negara baru.
“Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota negara bakal meningkat pesat, diprediksi hingga 2024 bisa mencapai 5 juta jiwa,” ujarnya.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk jelas Surito Widarie, berdampak pada kebutuhan pangan yang ikut melonjak, jika saat ini satu tahun dibutuhkan 17.000 ton, pada 2024 kebutuhan pangan bisa mencapai 450.000 ton per tahun.
Percepatan pembangunan bendung gerak Sungai Talake tambahnya, dapat memacu peningkatan produksi pangan, khususnya beras serta perluasan areal tanam padi di wilayah Kecamatan Babulu dan Kabupaten Paser.
“Untuk luasan tanam padi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser saat ini lebih kurang 23.000 hektare,” ucap Surito Widarie. (bp/hb)
