OPD Penajam Diminta Terapkan Absensi Sidik Jari-Pemotongan Insentif

Ari B

Ruangan Asisten III Setkab PPU.

Penajam, helloborneo.com – Seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diminta menerapkan absensi melalui sidik jari dan pemotongan insentif terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar jam kerja.

Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser, Alimuddin saat ditemui helloborneo.com, Rabu mengungkapkan, penerapan pemotongan insentif bagi ASN yang melanggar jam kerja belum berjalan maksimal.

Terhitung sejak awal Juli 2019, pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terlambat masuk atau tidak masuk kerja diberlakukan pemotongan insentif.

Pemberian insentif ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan berdasarkan absensi sidik jari, PNS yang melanggar jam kerja akan dikenakan sanksi disiplin dan sanksi material.

Namun hingga saat ini menurut Alimuddin, baru ada lima OPD atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerapkan peraturan bupati mengenai absensi melalui sidik jari dan sanksi pemotongan insentif terhadap pegawai yang melanggar jam kerja.

“Dari 33 SKPD, baru lima OPD yang sudah menerapkan sanksi material berupa pemotongan insentif berdasarkan absensi sidik jari sesuai peraturan bupati itu,” ungkapnya.

Sanksi material bagi PNS yang melanggar disiplin jam kerja tersebut, insentifnya dipotong 25 persen jika terlambat masuk dan pulang lebih cepat dari ketentuan jam kerja, serta tidak masuk kerja.

OPD yang sudah menerapkan absensi melalui sidik jari dan pemotongan insentif terhadap pegawai yang melanggar jam kerja yakni, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, serta Dinas Pertanian juga sudah menerapkan pemotongan insentif pegawainya berdasarkan absensi sidik jari.

Dua pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tegas Alimuddin, telah diberikan teguran karena sampai saat ini belum menerapkan absensi melalui sidik jari dan pemotongan insentif.

Ia juga memastikan akan terus melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyangkut penerapan pemotongan insentif pegawainya berdasarkan absensi sidik jari. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.