Legislatif Penajam Minta Tempat Wisata Dipantau Saat Libur Lebaran

Bagus Purwa

Ketua DPRD PPU, Jon Kenedi.

Penajam, helloborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD (lembaga legislatif) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, meminta pemerintah kabupaten setempat memantau tempat-tempat wisata saat libur lebaran mewaspadai potensi penyebaran virus corona di destinasi wisata.

“Kami minta tempat-tempat wisata tetap dipantau saat libur lebaran, walau pemerintah kabupaten telah menutup semua objek wisata,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedi ketika ditemui helloborneo.com, Selasa.

“Kawasan wisata dibilang kawasan terbuka dan bisa saja pada saat liburan ada warga yang tetap nekat datang ke tempat wisata dan kumpul-kumpul, ini harus diwaspadai,” ucapnya.

Jangan sampai ada warga yang kumpul-kumpul di tempat-tempat wisata saat libur lebaran kata Jon Kenedi, karena berpotensi terjadi penularan virus corona.

Minimal lanjut ia, ada petugas yang memantau dan memastikan tidak ada warga yang kumpul-kumpul di destinasi wisata pada saat libur lebaran di tengah pendemi COVID-19 saat ini.

Pemerintah kabupaten menurut Jon Kenedi, harus melakukan tindakan tegas dengan pembatasan sejumlah akses masuk maupun penutupan pintu masuk ke tempat-tempat wisata.

“Tempat wisata, terutama wisata pantai kerap dikunjungi baik warga Kabupaten Penajam Paser Utara maupun warga luar daerah, jadi setiap objek wisata perlu dipantau petugas,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Jon Kenedi juga meminta masyarakat selalu menaati anjuran pemerintah untuk tidak kumpul-kumpul dan selalu menjaga jarak agar virus corona jenis baru penyebab COVID-19 dapat ditekan.

“Sudah ada imbuan pemerintah untuk tidak kumpul-kumpul, sekarang masyarakatnya yang harus mematuhi anjuran pemerintah itu,” tegasnya.

Kesadaran masyarakar akan pentingnya mematuhi anjuran pemerintah tambah Jon Kenedi, menjadi faktor utama keberhasilan dalam menekan penyebaran virus corona.

Pandemi COVID-19 tersebut merupakan bencana yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat, jadi jelas Jon Kenedi, penanganannya tidak bisa diakukan oleh pemerintah saja. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.