Pemkot Balikpapan Tolak Usulan Gratis Pajak Hotel

ES Yulianto

Yaser Arafat, Ketua KADIN Kota Balikpapan menjalani rapid test, dengan hasil nonreaktif covid-19. (ES Yulianto)
Yaser Arafat, Ketua KADIN Kota Balikpapan menjalani rapid test, dengan hasil nonreaktif covid-19. (ES Yulianto)

Balikpapan, helloborneo.com – Pendemi virus corona memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap industri perhotelan di Kota Balikpapan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah pengusaha meminta Pemkot Balikpapan untuk segera mengeluarkan kebijakan khusus diantaranya adalah menghapus pajak hotel di kota Balikpapan.

Diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Balikpapan, Yaser Arafat pemerintah harus peka melihat kondisi perhotelan saat ini, tak hanya memberikan penundaan pajak hotel, namun memberikan kebijakan gratis pajak hotel di Kota Balikpapan hingga akhir tahun.

“Ditengah pandemi, demi menjaga hubungan tenaga kerja dan pihak hotel, mestinya tak hanya penundaan, tapi juga gratis pajak hotel selama pandemi berlangsung “ kata Yaser, Jum’at (10/07/2020).

Ketua PHRI Kota Balikpapan, Salmal Ruhip. (Ist)
Ketua PHRI Kota Balikpapan, Salmal Ruhip. (Ist)

Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Balikpapan, Salmal Ruhip. Pihaknya menilai usulan tersebut sangat positif seperti yang tengah dilakukan oleh Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan memberikan gratis pajak hotel.

“Pada keadaan darurat, keberpihakan pemerintah itu tidak ada, terbukti kita minta gratis cuma dikasih penundaan, dan tidak jelas apakah September nanti kita bayar boleh nyicil atau lunas dari penundaan 6 bulan lalunya “ kata Salmal saat dihubungi jurnalis helloborneo.com.

Menurut Salmal, usulan gratis tersebut atas pertimbangan biaya operasional lainnya, seperti kebutuhan air dan listrik di hotel tetap berjalan, sehingga kami minta pajak hotel untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan digratiskan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi menegaskan bahwa pemerintah hanya melakukan penundaan pajak hotel dan tidak dapat digratiskan. Dengan alasan bahwa pajak hotel yang pihaknya pungut adalah pajak hotel dari uang penguhuni hotel, sehingga pihak hotel hanya membantu untuk melakukan pemungutan pajak tersebut.

“Jadi gini, pajak hotel ini kita tarik dari masyarakat yang menginap dihotel, jadi hotel hanya bantu pungut pajak hotel, kalau gratis ya enggak bisa kan masih ada yang nginap walaupun okupansi hotel menurun “ kata Rizal.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Aji Sofyan mengatakan efek dari tutupnya sejumlah hotel di Kota Balikpapan, akan berpengaruh atas pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan.

Diperkirakan pada kuartal IV/ 2020, pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan tak akan lebih dari 4.5 persen dari sebelumnya.

“Tutupnya hotel memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, saya prediksi lebih rendah dari sebelumnya, tidak sampai 4,5 hingga 5 persen saja, pada kuartal IV/2020 nanti” kata Aji Sofyan.

Menurut data yang dihimpun dari Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, hingga semester 1 realisasi pajak hotel telah mencapai Rp12,4 miliar dari target Rp16.8 miliar atau 73,83 persen.

Tercatat oleh PHRI Kota Balikpapan, saat ini terdapat 17 hotel tutup permanen maupun sementara pada semester I/2020, namun kembali beroperasi secara perlahan pada Juli tahun ini dengan harapan pendapatan yang mereka dapatkan akan membaik. (esay/sop/tan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.