Jaminan Perpanjangan Kontrak UU Minerba Baru Merugikan Warga Kaltim

Poto Istimewa.

Samarinda, helloborneo.com – Tiga perusahaan tambang batu bara raksasa, dua di antaranya beroperasi di Kaltim, telah mengajukan perpanjangan kontrak kepada pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang 3/2020 tentang Mineral dan Batu Bara, konsesi yang semestinya berakhir itu mendapat jaminan perpanjangan. Aturan ini disebut semakin menyingkirkan rakyat Kaltim baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

Kedua perusahaan yang mendapatkan perpanjangan tersebut adalah PT. Kaltim Prima Coal dan PT Multi Harapan Utama. Berdasarkan UU 3/2020 yang menggantikan UU 4/2009 tentang Minerba, pemegang PKP2B mendapat jaminan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan dalam UU 3 /2020 Pasal 169 A huruf a menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK selama 10 tahun.

“Perpanjangan tersebut dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Pada pasal 169 A huruf b, kontrak atau perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK paling lama 10 tahun,” terang Rupang, Minggu (30/8/2020)

Ia menegaskan aturan tersebut berbeda 180 derajat dibanding UU 4/2009 yang diberlakukan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dalam aturan yang lama, kontrak karya yang berakhir akan dikembalikan kepada negara. Selanjutnya, negara dalam hal ini pemerintah dan DPR RI membahas peruntukan wilayah tersebut,” ungkapnya.

Jaminan perpanjangan ini disebut sangat merugikan rakyat Kaltim. Jatam menyebutkannya satu per satu. Pertama, warga di sekitar operasi tambang tidak memiliki ruang untuk berpendapat, menerima atau menolak perpanjangan kontrak. Kedua, tidak ada kesempatan bagi lahan bekas tambang memulihkan dirinya dengan dijadikan hutan lindung atau konservasi. Yang ketiga, warga kehilangan kesempatan mengelola lahan pertanian jika kawasan tersebut dijadikan wilayah pencadangan negara. Kerugian keempat, lenyapnya kesempatan perusahaan milik pemerintah daerah mengelola kawasan pertambangan tersebut. Sementara kerugian kelima adalah dikebirinya kewenangan daerah dalam urusan pertambangan minerba.

“Yang ada, operasi pertambangan di Kaltim tetap dikuasai oligarki,” sambungnya. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.