Tersangka Kasus Manipulasi Dukungan Dituntut Hukuman 3 Tahun 6 Bulan Penjara oleh JPU Kejari Sangatta

Poto Istimewa.

Sangatta, helloborneo. com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sangatta menuntut hukuman 3 tahun, 6 bulan penjara kepada ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara berinisial SK (26), atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, manipulasi dukungan calon perseorangan pada Pilkada Kutai Timur 2020.

Sementara kepada dua terdakwa lainnya, anggota PPS, berinisial AM (34) dan SM (40), JPU menuntut 3 tahun 3 bulan.

Tim JPU yang beranggotakan Indra Rivani dan Harisman menyatakan para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten Kota, Anggota KPU Provinsi dan atau petugas, yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48,” ungkap JPU pada sidang tuntutan yang digelar secara online, Senin (31/8) kemarin.

Dalam Pasal 185 B Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dalam dakwaannya, JPU menyampaikan bahwa terdakwa yang merupakan anggota PPS diduga melakukan manipulasi 2.002 dukungan calon perseorangan yang belum diverifikasi faktual (verfak).

Penasehat Hukum Terdakwa Abdul Karim dan Ida Supatmawati dalam pembelaaanya terhadap terdakwa mereka mengatakan JPU dalam pembuktian harus bisa menampilkan data Pemilih yang sejumlah 2002 Pemilih beserta data pendukungnya, guna obyektifitas dan akuratnya data yang diduga telah di manipulasi pada saat verfak.

Menurutnya, data rekapitulasi dari PPS dan PPK adalah data yang secara makro sedangkan substansi dari akar persoalan adalah data Pemilih yang berjumlah 2.002, jika dalam persidangan tidak mampu untuk di tampilkan maka obyek perkara menjadi kabur dan tidak bisa dilanjutkan.

Disebutkan pula, bahwa PPDP Desa Sangatta Utara, Panwascam, PPK, Bawaslu dan KPU Kabupaten KUtai Timur tidak melaksanakan Pengawasan melekat terhadap proses tersebut.

“Bahwa melihat proses tersebut bukan merupakan sebuah proses akhir sehingga dimungkinkan untuk dibatalkan oleh PPK, dan KPU atas dasar Rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu dan Bawaslu. Dakwaannya tidaklah dapat dibuktikan dilakukan oleh terdakwa karena hasil Pleno Rekapitulasi dukungan calon Perseorangan tersebut masih bisa diperbaiki (verfak ulang). Sehingga tidak terbukti melakukan pidana,” tutur Abdul.

Karena itulah,  penasehat hukum terdakwa meminta majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum dan mengembalikan nama baik para terdakwa. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.