Jatam Sebut Kepolisian Tidak Profesional Menangani Kasus Kematian Dua Remaja di Danau Biru

Paser, helloborneo.com – Langkah Kepolisian Resor Paser yang menyatakan kematian dua remaja di bekas lubang tambang dinilai tergesa-gesa.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim meminta kepolisian profesional menangani peristiwa di objek wisata Danau Biru, Desa Krayan Makmur, Paser.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mempertanyakan profesionalitas kepolisian yang menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan murni.

Menurut Rupang, patut diduga ada pembiaran oleh perusahaan tambang yang pernah beroperasi di desa tersebut. Pembiaran ini ditengarai menyebabkan hilangnya nyawa serta mengancam keselamatan publik di sekitar lingkar tambang.

Dalam catatan Jatam, lokasi wisata Danau Biru dulunya adalah bekas galian tambang PT SDH. Perusahaan ini beroperasi di Desa Krayan Makmur hingga 2012 dengan izin seluas 186,05 hektare. Izin tersebut diakhiri gubernur Kaltim pada 2017. Hasil penelusuran Jatam, PT SDH merupakan milik seorang konglomerat di Jakarta.

Pada Ahad lalu, dua pelajar SMP berinisial MRS dan MAPS, sama-sama 14 tahun, meninggal setelah berenang di danau tersebut. Kedua nyawa yang hilang di Paser ini menjadikan total korban jiwa akibat lubang bekas tambang di Kaltim menjadi 39 orang sejak 2011. Sebagian besar korban adalah anak-anak.

“Penegak hukum sepatutnya melihat seluruh aturan, bukan hanya satu aturan ketika menyebut kejadian ini kecelakaan murni,” kritik Rupang, Jumat (11/9/2020)

Jatam pun menilai, pernyataan bahwa kejadian ini kecelakaan murni adalah tergesa-gesa. Pemprov Kaltim, kata Rupang, justru baru memulai investigasi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim, berdasarkan informasi yang diterima Jatam, menurunkan tim pada 9 September 2020. Hasil pemeriksaan itu semestinya dilaporkan ke gubernur dan gubernur yang membuka kepada publik.

“Pemeriksaan Dinas ESDM saja belum selesai, kepolisian sudah mengatakan ini kecelakaan murni,” kata Rupang.

Atas dugaan ketidakprofesionalan, Jatam Kaltim berencana melaporkan hal ini kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Kaltim.

Menurut Jatam, kepolisian seharusnya tidak terburu-buru karena bisa mengarah ke penghentian penyelidikan. Langkah tersebut dapat mengalihkan tanggung jawab pidana terhadap rangkaian kejadian ini.

Informasi sebelumnya, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Kaltim, Azwar Busra, menjelaskan bahwa telah memerintahkan inspektur tambang untuk menginvestigasi di lokasi kejadian. Inspektur akan menelusuri dokumen pasca-tambang perusahaan terutama jenis reklamasi untuk kolam tersebut.

“Itu yang kami kejar,” terang Azwar.

Ia membenarkan bahwa perusahaan sudah berhenti beroperasi sejak 2012. Namun demikian, belum ada proses serah terima pascatambang kepada pemerintah. Ia mengatakan, hasil investigasi ini selesai pekan depan. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.