Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Rampas Ruang Hidup Nelayan Kaltim

Keterangan Pers

Penajam, helloborneo.com – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan atau Amuk Bahari menyampaikan penolakan terhadap Raperda (rancangan peraturan daerah) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur, karena dirumuskan bukan untuk kepentingan masyarakat pesisir dan bakal merampas ruang hidup nelayan.

Dalam keterangan pers yang diterima helloborneo.com, Minggu, Amuk Bahari menyatakan Raperda tersebut disusun untuk melayani kepentingan investasi pertambangan migas dan batu bara, reklamasi untuk properti dan terminal khusus eksploitasi industri kayu dan perkebunan skala luas.

Dokumen Raperda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur itu menurut Amuk Bahari, disusun untuk mengakomodasi kepentingan investasi, di dalam dokumen tersebut dicatat proyek reklamasi seluas 752,180 ha, proyek reklamasi berada di dalam zona jasa/perdagangan untuk pembangunan “coastal road” di pesisir Balikpapan dengan luas sekitar 528,91 ha, lalu reklamasi kilang minyak Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seluas 41,72 ha dan 181,55 hektar.

Kemudian proyek pertambangan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil meliputi pertambangan minyak dan gas bumi seluas 46.758,21 ha, zona pelabuhan yang berkaitan dengan keberadaan terminal khusus dan aktivitas pelayanan untuk kegiatan industri pertambangan migas dan batu bara serta industri perkebunan.

Terminal khusus yang tersebar disepanjang pesisir tersebut menyasar kawasan cagar alam Teluk Apar dengan luas sekitar 3.372,67 ha dan Teluk Adang di Kabupaten Paser dengan luas sekitar 19.864,01 ha, dan wilayah ekosistem penting Teluk Balikpapan dengan luas sekitar 46.153,91 ha.

Kawasan bentang alam Karst Pesisir Kalimantan Timur lanjut Amuk Bahari, tidak luput dari ancaman industri tambang, kkosistem karst yang menjadi sumber bagi pasokan air tawar masyarakat pesisir di kawasan utara Kalimantan Timur ke depannya akan mendapatkan gangguan besar dengan telah terkaplingnya 65.460 ha izin tambang di atas kawasan karst pesisir Kalimantan Timur tersebut.

Kawasan ekosistem karst yang harusnya mendapatkan perlindungan adalah Kawasan ekosistem karst yang membentang dari Sangkulirang-Mangkalihat. Kawasan tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang memiliki garis pantai dengan panjang 1,125 km, disana terdapat Bentang ekosistem kawasan karst di Kawasan Sangkulirang-Mangkalihat dengan 1,9 juta hektar dari total 3,3 juta berada di kawasan pesisir.

Ancaman tersebut tidak hanya di daratan pesisir tapi juga di perairan sepanjang utara Kalimantan Timur hingga menyusuri wilayah selatan. Dari 3,7 Juta ha luas perairan Kalimantan Timur (12 mil laut), sebanyak 1,3 juta telah dikapling penambangan minyak dan gas.

Ironisnya dari luasan tersebut sebanyak 719.000 ha menyerobot wilayah tangkapan nelayan tradisional Kalimantan Timur.

RZWP3K Kalimantan Timur jelas Amuk Bahari, banyak mengakomodasi rancangan pembangunan terminal khusus untuk kepentingan industri, perdagangan energi, pertambangan, pertanian, perikanan terdapat di perairan.

Di dalam lampiran Raperda, terminal khusus tercatat sebanyak 121 lokasi, namun dalam batang tubuh Raperda, jumlah terminal khusus tidak banyak dicantumkan. Dengan demikian, ada pertentangan substansi di dalam Raperda tersebut.

Atas dasar itu, Amuk Bahari mempertanyakan dengan sangat serius Raperda, apakah RZWP3K menjawab dan mengkoreksi persoalan Kalimantan Timur. Jika tidak tegas Amuk Bahari, maka sebaiknya pembahasan mesti dibatalkan dan ditolak.

Pada saat yang sama, kawasan permukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 25,22 ha saja. Padahal jumlah nelayan di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 137.553 keluarga, yang terdiri dari 47.477 keluarga nelayan tangkap dan 90.076 keluarga nelayan budidaya.

Kendati luasan kawasan perikanan tangkap dialokasikan seluas 2.605.046,40 ha kata Amuk Bahari, namun keberadaan kawasan tangkap tersebut berada jauh dari jangkauan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil.

Dengan demikian, nelayan akan kesulitan karena harus bersaing dengan kapal-kapal besar pengangkut batu bara, dan itu merupakan bentuk ketidakadilan yang akan dilanggengkan oleh Reperda Zonasi Kalimantan Timur.

Raperda Zonasi Kalimantan Timur juga tidak membahas kawasan darat atau kecamatan pesisir sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dampaknya, keberadaan ekosistem mangrove primer sebagaimana terdapat di kawasan Teluk Balikpapan akan terancam hilang karena ekspansi industri serta pengembangan untuk kawasan ibu kota negara baru.

Dalam konteks pengelolaan hutan mangrove, pemerintah didesak untuk menjadikan kawasan hutan mangrove (bakau) sebagai area konservasi berbasis masyarakat yang berwawasan berkelanjutan.

Kerusakan akibat operasi industri keruk dan industri lapar-lahan lainnya ungkap Amuk Bahari, terus membesar, di daratan hingga sabuk pesisir. Perusakan secara legal oleh pengurus publik kembali dihadirkan melalui instrumen RZWP3K Kalimantan Timur.

Amuk Bahari menilai jelas mengabdi dan melayani kepentingan investasi pertambangan migas, mineral dan batubara, bahkan reklamasi untuk bisnis properti bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat rakyat serta eksositem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Maka dokumen dan Raperda RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak. Amuk Bahari Kalimantan Timur mengajukan tuntutan yakni batalkan RZWP3K Kalimantan Timur, tarik kembali draf Raperda RZWP3K Kalimantan Timur ke rakyat, serta libatkan partisipasi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir di Kalimantan Timur secara luas. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.