PRD Minta Pilkada Serentak Ditunda Demi Keselamatan Publik

Keterangan Pers

Penajam, helloborneo.com – Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik atau PRD Kalimantan Timur, meminta pelaksanaan Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak ditunda di masa pendemi Coronavirus Disease atau COVID-19 demi keselamatan publik.

“Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 240.687 orang hingga Kamis (10/9). Angka itu menempatkan Indoensia di peringkat 23 dunia. Dari jumlah itu, 9.448 di antaranya meninggal dunia,” ujar Ketua Komite Pimpinan Wilayah PRD Kalimantan Timur Udin Rizky melalui keterangan pers yang diterima helloborneo.com, Senin.

“Dan hari ini terdata kembali ada penambahan kasus baru virus corona sebanyak 4.168 orang, dan sebanyak 65,56 persen kabupaten/kota masuk dalam risiko penularan COVID-19 sedang hingga tinggi,” tambahnya.

Ketika mewabahnya virus corona belum terkendali lanjut Udin Rizky, sebisa mungkin segala kegiatan yang dapat memperluas penyebaran COVID-19 dicegah atau ditunda sampai kondisi aman dari pandemi.

Salah satunya penyelenggaraan Pilkada serentak yang sangat memungkinkan mengumpulkan massa, kontak fisik kunjungan calon kepala daerah, serta interaksi massa di TPS (tempat pemungutan suara) ditinjau kembali dan sebaiknya ditunda.

“Baru di tahap pendaftaran saja, jumlah calon calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) yang terkonfirmasi COVID-19 langsung banyak,” ucap Udin Rizky.

“Hingga Kamis (10/9), sudah ada 60 bakal calon dari 1.400 bakal calon yang mendaftar di Pilkada serentak yang terinfeksi virus corona. Dan berita terbaru tiha Komisioner KPU Pusat dinyatakan positif COVID-19,” jelasnya.

Di sisi lain, jika Pilkada serenta tetap digelar akan menyedot anggaran yang cukup besar. Total anggaran Pilkada serentak di 270 daerah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lebih kurang Rp14,98 triliun.

Belakangan ini, KPU kembali meminta penambahan anggaran sekitar Rp4,7 triliun, dan kalau disetujui maka penyelenggaraan Pilkada serentak akan menghabiskan anggaran lebih kurang Rp19,6 triliun.

Sementara kasus per hari ini di Kalimantan Timur menurut Udin Rizky, sekitar 265 meninggal dunia, terkonfirmasi 6.716 kasus dan suspek 33.066 kasus.

Provinsi Kalimantan Timur juga masuk dalam zona merah penyebaran virus corona, dan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda dan Mahakam Ulu masuk zona merah.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismed Kosasih menyebut, sudah ada empat tenaga kesehatan jadi korban keganasan virus corona.

Teranyar adalah Ahmad Mudzakir, senior sekaligus kepala ambulans gawat darurat RSUD AW Sjahranie yang dinyatakan positif COVID-19, dan meninggal dunia Senin (17/9).

Ismed Kosasih menyatakan, tim surveilans Dinas Kesehatan dan kecamatan masih terus berupaya dalam melakukan penelusuran terhadap warga menyangkut virus corona.

Lonjakan kasus COVID-19 di Benua Etam membuat tenaga UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, harus bekerja ekstra dan stamina yang mulai menurun membuat keadaan menjadi lebih rentan.

Kondisi tersebut menandakan penyebaran virus corona di Kalimantan Timur butuh perhatian serius, fokus dan kepemimpinan terarah sehingga risiko penyebaran mampu dimitigasi dengan baik.

Dari situasi tersebut, Partai Rakyat Demokratik Kalimantan Timur menuntut, meminta Forkominda Kalimantan Timur berkoordinasi, melaksanakan rapat dan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan Pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota ditunda untuk kesehatan dan  keselamatan rakyat Kalimantan Timur.

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga harus mensubsidi pendapatan rakyat seluas-luasnya untuk membantu rakyat memenuhi kebutuhan pokoknya saat pandemi COVID-19, dan menghimbau warga Kalimantan Timur mentaati protokol kesehatan di manapun dan kapanpun sehingga penyebaran virus corona tidak berpotensi semakin meluas. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.