Jatam Kalimantan Timur Desak Izin Tambang Batubara Transparan

Keterangan Pers

Gambar Istimewa.

Penajam, helloborneo.com – Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur, mendesak pemerintah pusat bersikap transparan atas proses izin tambang batubara karena dinilai banyak merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

“Penting bagi publik untuk mengetahui proses ini, khususnya di Kaltim, agar mengetahui perjalanan perusahaan tambang itu sejak mulai beroperasi hingga berhenti beroperasi,” kata aktivis lingkungan hidup dari Jatam Kalimantan Timur, Pradarma Rupang melalui keterangan pers yang diterima helloborneo.com, Senin.

Pemerintah pusat telah menyebutkan setidaknya ada lima kontrak perusahaan tambang batubara atau biasa dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi I yang akan berakhir pada 2020-2025.

Pradarma Rupang meminta pemerintah pusat bersikap transparan atas proses izin tambang batubara tersebut, karena dinilainya banyak merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Dia mengemukakan, setidaknya ada tiga hal yang harus diketahui publik atau masyarakat menyangkut proses perizinan tambang.

“Buka kontrak, daftar nama, dan perkembangan evaluai tambang-tambang raksasa batubara yang habis masa berlakunya. Kami desak pemerintah puat agar buka data itu,” tegas Pradarma Rupang.

Ia juga mempertanyakan status kewajiban atas perusahaan kelima tambang batubara tersebut terhadap masyarakat sekitar wilayah beroperasi.

Kewajiban perusahaan tambang tersebut menurut Pradarma Rupang, penting agar pengelolaan tambang batubara tidak merugikan masyarakat sekitar dan tetap memikirkan aspek lingkungan hidup.

Untuk itu Jatam Kalimantan Timur, menuntut agar proses transparansi perizinan tambang batubara dibuka selebar-lebarnya agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

“Dari hulu sampai hilir evaluasi harus transparan kepada masyarakat dari seluruh perjalanan perusahaan tambang itu. Sehingga penting sekali dokumen evaluasi harus sampai ke publik dengan objektif,” kata Pradarma Rupang.

Kelima perusahaan tambang batuara yang bakal mendapat perpanjangan kerja sama konferensi lahan tersebut, hingga kini masih belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah.

Sementara dari data yang diperoleh lima perusahaan tambang batubara yang kontrak kerjanya akan habis, empat di antaranya berada di Kalimantan Timur.

Perusahaan tersebut meliputi PT KPC di wilayah Kutai Timur (19882–2021), PT Multi Harapan Utama Kukar (1986-2022), PT Kideco Jaya Agung Paser (1982-2023), dan PT Berau Coal (1983-2025).

Satu perusahaan pemegang PKP2B, yakni PT Arutmin Kalimantan Selatan (1981-2020) juga kontrak kerjanya akan habis. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.