Secara Bertahap Bontang Akan Mengurangi Ketergantungan Anggaran dari Pemerintah Pusat

Foto Istimewa.

Bontang, helloborneo.com – DPRD Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-10 masa sidang I tahun 2020, di Auditorium 3 Dimensi Wali Kota lama, Jalan Awang Long, Selasa (13/10/2020) lalu.

Dalam paripurna kali ini, Wakil Ketua DPRD Bontang, selaku pemimpin rapat memaparkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) Bontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Rapat dihadiri 18 anggota sidang paripurna, dan dinyatakan koroum. Junaidi menjelaskan,  paripurna kali ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan nota kesepahaman bersama antara Wali Kota dan DPRD, tentang kebijakan umum APBD Bontang 2021, dan prioritas platfrom anggaran 14 September 2020 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Pjs Wali Kota Bontang, Riza Indra Riadi menyampaikan, rancangan nota keuangan Raperda Bontang tahun 2021 akan menjadi bahan pembahasan secara saksama antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran (banggar) legislatif Bontang.

“ Target penerimaan pendapatan daerah dari PAD sebesar 195 miliar lebih,” terang Riza, Rabu (14/10/2020)

Riza juga menyampaikan, agar mencermati apa yang telah disepakati dalam KUA PPAS, sehingga APBD yang nantinya ditetapkan menjadi realistis.

Pemerintah daerah akan terus mengembangkan kebijakan inovatif guna meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan.Kami sepenuhnya menyadari bahwa Bontang harus secara bertahap mengurangi ketergantungan dana transfer Pemerintah pusat sebagai sumber utama pembangunan,” tutupnya.(/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.