Pemerintah Kabupaten Penajam Diminta Cegah Lahan Pertanian Terus Tergerus

Ari B

Foto Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati.

Penajam, helloborneo.comPemerintah Kabupaten Penajam Paer Utara, Kalimantan Timur, diminta mencegah lahan pertanian terus tergerus akibat alih fungsi lahan persawahan dijadikan perkebunan kelapa sawit menyebabkan luasan sawah di daerah itu semakin menyusut.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Sujiati saat dihubungi helloborneo.com di Penajam, Sabtu menegaskan, pemerintah kabupaten agar dapat menahan laju alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus mempertahankan luasan lahan persawahan agar dapat berkontribusi dalam penyediaan pangan persiapan pemindahan ibu kota negara Indonesia yang baru ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Babulu sebagai sentra produksi padi di Kabupaten Penajam Paser Utara ungkap Sujiati, sudah hampir mencapai sekitar 40 persen.

Total luasan lahan persawahan di wilayah Kecamatan Babulu lebih kurang 15.000 hektare, dan lahan pertanian produktif tercatat baru 9.000 hektare.

Para petani mengalihfungsikan lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit menurut Sujiati, karena persoalan irigasi atau kesulitan air untuk pengairan lahan sawah.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra tersebut berharap bendung gerak Sungai Talake di Kabupaten Paser segara dibangun untuk membantu pengairan lahan pertanian, terutama di Kecamatan Babulu.

“Keluhan para petani itu kekurangan air untuk pengairan dan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, jadi banyak petani alih fungsikan lahan jadi kebun kelapa sawit,” ujar Sujiati.

“Kalau irigasi atau pengairan lahan persawahan lancar, petani tidak akan alih fungsikan lahan pertanian tanaman padi mereka,” tambahnya.

Para petani banyak mengalihfungsikan lahan sawah menjadi areal perkebunan kepala sawit karena lebih tahan kekurangan air.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara jelas Sujiati, harus bersinergi dan aktif menahan laju alih fungsi lahan persawahan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. (bp/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.