Retribusi Parkir Menurun, Akibat Minimnya Sosialisasi dan Peran Aktif Warga

Foto Dewan Pengurus Pusat (DPP) Tameng Adat Kalimantan, Adi Rahman.

Paser, helloborneo.com – Pemungutan restribusi parkir di tepi jalan umum Kecamatan Tanah Grogot mengalami penurunan dalam kurun waktu satu bulan terakhir, paska peralihan pengelola oleh pihak yang ditunjuk langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser yang sebelumnya dikelola CV. Iratama Karya.

Diduga penurunan pendapatan tersebut akibat ketidakpercayaan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah atas penunjukkan pihak ketiga sebagai pengelola pemungutan retribusi parkir yang baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Tameng Adat Kalimantan, Adi Rahman.

“Minimnya keterlibatan pengendara dalam retribusi parkir berdampak dengan berkurangnya juru parkir di bawah naungan kami, sebelumnya ada 17 orang personel, kini tersisa enam saja. Mohon kerja samanya kepada pengendara dalam retribusi parkir ini. Karena pihak kami resmi ditunjuk oleh Dishub,” kata Adi Rahman, Rabu (11/11/2020)

Bukan hanya berkurangnya pemasukan dari retribusi parkir tepi jalan. Namun, kurang edukasi kepada pengendara bahwa pihaknya ditunjuk oleh Dishub Kabupaten Paser, juga memberikan dampak negatif bagi petugas parkir. Tak jarang terjadi debat argumen dengan warga. Bahkan, rompi yang digunakan petugas robek.

“Apabila anak buah saya itu ada salah, tolong ditegur dengan baik, diberitahukan. Kalau memang kami yang bersalah, kompromikan. Bagaimanapun itu bentuknya, kita bersama-sama dan berjuang mendukung PAD,” sambungnya.

Ia pun meminta masyarakat agar dapat mempercayai pihaknya dalam pengelolaan parkir. Karena ini untuk mencari dan membantu pendapatan daerah.

“Karena ini untuk PAD, berarti untuk pembangunan kita bersama. Tolong sama-sama berjalannya,” pungkasnya.

Informasi tambahan, DPP Tameng Adat Kalimantan ditunjuk sebagai pihak ketiga oleh Dishub Kabupaten Paser hingga 31 Desember mendatang. Dengan nominal kerjasama senilai Rp27 juta yang wajib disetor oleh DPP Tameng Adat Kalimantan dengan termin pembayaran selama tiga bulan sekali. Berdasarkan kerjasama tersebut DPP Tamemg Adat Kalimantan menguasai 6 titik parkir, sedangkan 3 titik lainnya dilakukan oleh pihak pengelola lainnya. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.