Pengamat Politik Unikarta Nilai Rekomendasi Bawaslu RI Terkesan Terburu-buru dan Tidak Teliti

Foto Pengamat Politik Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Surya Irfani.

Kutai Kartanegara, helloborneo.com – Seminggu setelah beredarnya salinan keputusan Bawaslu RI bernomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 ditunjukkan ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui KPU RI mengenai pembatalan calon Bupati Kukar, Edi Damansyah, ternyata menimbulkan gejolak massa.

Selama dua hari berturut-turut terjadi aksi demonstrasi di kantor KPU Kukar. Pertama di hari Senin (16/11/2020) oleh kubu yang kontra dan keesokan harinya oleh kubu yang pro terhadap surat rekomendasi Bawaslu RI.

Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat yang beredar di sosial media tersebut, secara langsung oleh Bawaslu RI.

“Surat tembusannya juga kita gak dapat,kecuali ada limpahan baru kita bersikap,” lanjut galeh, Rabu (18/21/2020).

Menanggapi adanya aksi demonstrasi yang telah terjadi, ia berpandangan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi azas demokrasi, yaitu saling menghargai satu sama lain.

“Semua memiliki hak konstitusi, ada saluran hukum yang harus ditempuh ketika ada permasalahan,” tambahnya.

Terkait proses tahapan pilkada di Kukar ia menilai akan terus berlanjut jika tidak ada penetapan pemberhentian dari KPU RI.

Sementara itu pengamat politik Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Surya Irfani meneliti dalam surat yang beredar tersebut bahwa Bawaslu pusat tidak teliti, dalam hal ini pasal yang dikenakan adalah pasal 71 undang-undang nomor 1 tahun 2015, menurutnya pasal itu sudah tidak bisa digunakan.

“Ini terkesan terburu-buru dan tidak hati-hati, pasal itu sudah dirubah seluruhnya di UU nomor 10 tahun 2016, jadi kalau tetap memaksakan sudah tidak berlaku ” ucapnya saat di konfirmasi oleh HelloBorneo.com

Dirinya menilai tak relevan jika yang diterapkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016. Karena pasal tersebut menyebutkan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota, dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Makna salah satu pasangan calon, berarti paslon lebih dari satu, Kukar itu Paslon tunggal. Pertanyaannya, siapa yang dirugikan siapa yang diuntungkan, gak relevan dong kalau Paslon tunggal,” kata Surya. (/sop/hb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.